Ketua PKDI Korwil Madura, Bun Wid Dukung Penuh Polri Tetap Berada di Bawah Presiden RI

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Jumat, 30 Januari 2026 - 10:25 WIB

4092 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG _ TEROPONG BARAT — Munculnya wacana penempatan Polri di bawah kementerian, mendapatkan tanggapan serius dari Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Koordinator Wilayah Madura Raya, Bun Wid. Dengan adanya gagasan tersebut, Bun Wid menegaskan mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kementerian mana pun.

‎Menurut Bun Wid, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan peneguhan prinsip konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Struktur tersebut dinilai krusial untuk menjaga independensi, profesionalitas, serta netralitas Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
‎Ia menilai bahwa kedudukan Polri yang tepat secara kelembagaan akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas nasional. Selain itu, hal tersebut juga menjadi fondasi penting dalam menjamin supremasi hukum serta memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan secara adil, objektif, dan berkeadaban.

‎“Polri harus tetap berdiri di atas semua kepentingan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Penempatan langsung di bawah Presiden adalah bentuk perlindungan terhadap independensi institusi kepolisian,” tegasnya. Kamis (29/01/26) kemarin)

‎Bun Wid berharap seluruh elemen bangsa dapat melihat persoalan ini secara jernih dan konstitusional, tanpa kepentingan sempit. Menurutnya, menjaga kepercayaan publik terhadap Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat merupakan tanggung jawab bersama.

‎Dengan struktur yang kuat dan sesuai konstitusi, Bun Wid optimistis Polri akan semakin dipercaya masyarakat serta mampu menjalankan perannya secara maksimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Berita Terkait

Pemkab Pakpak Bharat Dorong Pengembalian Fungsi Hutan Usai Pencabutan PBPH di Sumut
Gianyar Perkuat Benteng Kerukunan, Rapat PAKEM Tegaskan Nihil Aliran Menyimpang
PENJEMPUTAN TAMU RAKER YAYASAN J.B. SITANALA.
Perhutani Sediakan Lahan 40 Hektar untuk Ekspor Cabe Jawa
Diduga PTSL 2024-2025 Desa mangliawan Jadi Ajang Pungli
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Madura Asli Sedarah resmi mencabut Surat Keputusan (SK)
Polresta Denpasar Amankan Aksi Damai Forkom SSB, Ratusan Truk Sampah Bergerak Tertib
CCTV saat pembacokan” Ujar HD di RSUD jumat 20 maret 2026

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 10:34 WIB

Pemkab Pakpak Bharat Dorong Pengembalian Fungsi Hutan Usai Pencabutan PBPH di Sumut

Kamis, 16 April 2026 - 22:47 WIB

Gianyar Perkuat Benteng Kerukunan, Rapat PAKEM Tegaskan Nihil Aliran Menyimpang

Kamis, 16 April 2026 - 18:18 WIB

Perhutani Sediakan Lahan 40 Hektar untuk Ekspor Cabe Jawa

Kamis, 16 April 2026 - 16:37 WIB

Diduga PTSL 2024-2025 Desa mangliawan Jadi Ajang Pungli

Kamis, 16 April 2026 - 16:31 WIB

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Madura Asli Sedarah resmi mencabut Surat Keputusan (SK)

Kamis, 16 April 2026 - 15:09 WIB

Polresta Denpasar Amankan Aksi Damai Forkom SSB, Ratusan Truk Sampah Bergerak Tertib

Kamis, 16 April 2026 - 09:35 WIB

CCTV saat pembacokan” Ujar HD di RSUD jumat 20 maret 2026

Kamis, 16 April 2026 - 05:43 WIB

Ketua Umum DePA-RI Minta Menteri Haji Tidak Ceroboh Soal War Tiket Haji

Berita Terbaru