Subulussalam, Aceh – Kongres Masyarakat Adat Kemukiman Binanga, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, yang diselenggarakan pada 25 Mei 2025, telah menghasilkan sejumlah ketetapan penting yang menandai babak baru dalam perjuangan kesejahteraan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat setempat. Acara yang berlangsung khidmat di Rumah Adat Binanga ini dihadiri oleh para pemangku adat, Muspika Kecamatan Runding, tokoh agama, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat adat Kemukiman Binanga.
Kongres yang berlangsung secara dinamis tersebut menghasilkan dokumen penting yang menetapkan standar minimum bagi kelangsungan hidup, martabat, dan kesejahteraan masyarakat adat Kemukiman Binanga. Kongres ini juga membahas berbagai isu krusial yang dihadapi oleh tiga desa di wilayah tersebut: Desa Binanga, Desa Pasar Runding, dan Desa Oboh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kongres menghasilkan tujuh poin penting yang menegaskan hak-hak dasar masyarakat adat Kemukiman Binanga, sebagai berikut:
-
Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri: Masyarakat adat memiliki hak penuh untuk menentukan arah pembangunan komunitas serta mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.
-
Hak atas Tanah, Wilayah, dan Sumber Daya Alam: Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang secara tradisional mereka miliki, gunakan, dan kuasai.
-
Hak atas Identitas Budaya: Perlindungan dan pengembangan bahasa, budaya, tradisi, dan institusi adat Kemukiman Binanga.
-
Hak atas Kebebasan Beragama dan Spiritualitas: Kebebasan menjalankan, mengembangkan, dan mengajarkan tradisi serta ritual spiritual mereka.
-
Perlindungan dari Diskriminasi dan Kekerasan: Jaminan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk terhadap perempuan dan anak-anak.
-
Hak atas Pendidikan dan Informasi: Akses terhadap pendidikan dan informasi dalam bahasa sendiri, serta pengembangan sistem pendidikan yang mencerminkan nilai dan budaya lokal.
-
Sosialisasi dan Pengakuan Hukum Adat: Penegasan pentingnya menghormati hukum dan lembaga adat Kemukiman Binanga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
Puncak Kongres ditandai dengan penetapan wilayah adat dari tiga desa sebagai lahan milik masyarakat adat tani. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Kepala Mukim Binanga, Tamrin Barat, yang juga mengumumkan penerapan sanksi hukum adat terhadap penggarap liar yang memasuki wilayah tersebut tanpa izin. Berita acara penetapan tersebut telah ditandatangani dan diserahkan kepada masing-masing kepala desa.
Suasana keakraban dan kebersamaan mewarnai penutupan acara, yang ditandai dengan sesi foto bersama antara para pemangku adat dan Muspika Kecamatan Runding. Kongres Masyarakat Adat Kemukiman Binanga menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat adat, sekaligus menandai tonggak sejarah baru dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal di Subulussalam.
//A Tin
