Banda Aceh – Kepala Departemen Sosial, Politik, dan Mahasiswa (Sospolma) FISIP USK, Ammar Malik Nabil, meminta pemerintah segera beri klarisifikasi yang aktual terkait polemik yang muncul terkait klaim kepemilikan atas sejumlah pulau di wilayah Aceh Singkil.
Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, yang kini tercatat secara administratif sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri—tanpa kejelasan prosedural maupun komunikasi yang transparan dengan Pemerintah Aceh dan masyarakat setempat.
Menurut Ammar, meskipun isu ini kerap dianggap sebagai persoalan administratif atau teknis dalam batas wilayah, dampaknya jauh lebih dalam dan kompleks, terutama secara sosial dan psikologis bagi masyarakat Aceh, khususnya di Aceh Singkil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini memang terlihat sebagai hal teknis atau birokratis, tetapi kenyataannya telah menimbulkan keresahan, kebingungan, dan luka psikologis di tengah masyarakat Aceh, jangan abaikan dampak psikologis dan institusional” pulau di wilayah Aceh Singkil.
Ketika muncul anggapan bahwa wilayah ini seakan-akan ‘diserahkan begitu saja’ atau tidak diperjuangkan, itu bukan hanya sekadar persepsi—itu refleksi dari perasaan ketimpangan perhatian dari pemangku kebijakan,” ujar Ammar.
Ia juga menyoroti lemahnya transparansi dari pemerintah dan institusi terkait.
“Kenapa penjelasan resmi sangat minim, sementara informasi simpang siur terus berkembang di masyarakat? Ini mempertegas lemahnya koordinasi antar lembaga dan absennya komunikasi publik yang bertanggung jawab.
Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum, terlebih ketika menyangkut batas wilayah dan identitas mereka.”
Lebih jauh, Ammar menegaskan bahwa keempat pulau tersebut bukan sekadar entitas geografis—melainkan bagian dari sejarah kolektif rakyat Aceh.
“Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek adalah wilayah yang memiliki nilai historis dan keterikatan emosional bagi masyarakat Aceh.
Keberadaan mereka bukan baru kemarin. Ini bagian dari memori sosial dan jaringan budaya yang selama ini berada dalam lingkup Aceh.”
Ia menilai bahwa ketidakpastian status wilayah serta lambannya respons dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, menjadi simbol dari persoalan struktural yang lebih luas—yakni lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat kepulauan dan perbatasan yang kerap terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami berharap ada itikad baik dan langkah cepat dari pihak pemerintah daerah maupun pusat untuk memberikan klarifikasi resmi, serta mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan ini.
Klarifikasi ini sangat penting untuk meredakan keresahan publik dan mencegah konflik horizontal di masa depan.
Dan lebih dari itu—ini soal menghormati sejarah dan identitas rakyat Aceh,” pungkas Ammar Malik Nabil. (ZK).
