Pencaplokan Lahan Adat & Transmigrasi oleh PT Laot Bangko Diduga Langgar Prosedur HGU

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Senin, 2 Juni 2025 - 01:46 WIB

40440 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam, teropongbarat.co. Pembangunan paret gajah oleh PT Laot Bangko di wilayah Kemukiman Penanggalan, Kota Subulussalam, memicu gejolak sosial. Proyek yang diklaim untuk mempertegas batas Hak Guna Usaha (HGU) itu justru memperkeruh konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat adat serta warga transmigrasi. Dugaan pencaplokan lahan dan kesalahan prosedur dalam penerbitan HGU PT Laot Bangko kini menjadi sorotan publik.

Klaim sepihak PT Laot Bangko atas tanah seluas lebih dari 3.700 hektar, termasuk lahan transmigrasi dan tanah adat, ditolak tegas oleh masyarakat Kecamatan Penanggalan. Dalam perdebatan Patok 90 di lapangan, Manajer PT Laot Bangko, Asnadi, menyebut, “Mungkin pihak BPN Aceh karena malas, hingga menetapkan patoknya salah.” Pernyataan ini dianggap masyarakat tendensius dan melecehkan lembaga negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fakta di lapangan menunjukkan sejumlah patok batas yang ditetapkan BPN sudah jelas. justru arah “paret gajah” Proyek PT Laot Bangko kini masuk ke wilayah transmigrasi dan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta menyentuh lahan milik warga yang sudah bersertifikat resmi dari BPN. Pembangunan paret gajah di atas lahan-lahan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah dengan masyarakat.

Dugaan Penggunaan Tangan Besi dan Pelaporan ke Polisi

Alih-alih meredam konflik, pihak perusahaan justru diduga menggunakan jalur represif dengan melaporkan warga ke polisi. Tindakan ini dinilai memperkeruh suasana dan menciptakan intimidasi di tengah masyarakat adat. Masyarakat bahkan menyerukan agar Manajer PT Laot Bangko segera diusir dari wilayah Penanggalan karena dianggap menciptakan kegaduhan.

“Ini bukan hanya soal tanah, ini soal martabat dan kelangsungan hidup masyarakat adat,” tegas seorang tokoh masyarakat Penanggalan. Saat rapat kampong.

Perlu Resolusi Komprehensif, Bukan Represif

Luas HGU PT Laot Bangko yang semula disebut 6000 hektar, kini hannya lebih dari 3.700 hektar, mencakup Divisi 1 dan 2 yang dipersoalkan. Perluasan ini menciptakan tumpang tindih antara peta HGU dan wilayah transmigrasi yang sah berdasarkan SK Menteri Agraria No. 133 HPL/BPN Tahun 1998 dan beberapa Keputusan Walikota Subulussalam.

Keputusan Walikota tahun 2017 juga menegaskan bahwa tanah eks-transmigrasi tidak boleh dimasukkan ke dalam HGU PT Laot Bangko atau diperjual belikan. Namun, arah pembangunan paret gajah justru mengarah ke wilayah tersebut, menabrak berbagai ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku.

Hak-Hak Masyarakat Adat Dikesampingkan

Kemukiman Penanggalan dan Pertaki Jontor adalah bagian dari komunitas adat Aceh yang memiliki hak atas pengelolaan tanah dan sumber daya alam berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UUD 1945 Pasal 18B, dan juga prinsip-prinsip internasional seperti UNDRIP (2007) dan Kesepakatan MoU Helsinki antara RI dan Aceh.

Namun, fakta di lapangan berkata lain. Sistem hukum adat dilemahkan, lembaga adat diabaikan, dan suara masyarakat tidak didengar dalam proses pengambilan keputusan. Tanah-tanah warisan leluhur yang seharusnya menjadi dasar keberlangsungan hidup komunitas adat, kini dikuasai oleh korporasi.

Seruan dan Rekomendasi: Hentikan Konflik, Wujudkan Keadilan Adat

Berangkat dari keresahan ini, masyarakat adat Penanggalan setellah melakukan musyawarah Kampong menyerukan:

Audit menyeluruh terhadap perolehan dan penggunaan HGU PT Laot Bangko.

Pengakuan dan legalisasi wilayah adat sesuai amanat hukum nasional dan daerah.

Penguatan lembaga adat secara kelembagaan dan anggaran.

Restitusi atas tanah adat dan transmigrasi yang telah dicaplok.

Penghentian kriminalisasi warga, serta mendorong penyelesaian berbasis dialog dan resolusi konflik.

Inspirasi dari Masa Lalu, Harapan untuk Masa Depan

Laksamana Malahayati, pejuang perempuan dari Aceh, pernah memimpin perlawanan terhadap penjajah di laut. Keberaniannya kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Semangat itu harus kembali menyala dalam diri masyarakat adat Aceh.

“Keadilan adat bukan sekadar soal masa lalu, tapi fondasi masa depan Aceh.”

– Anton Tinendung &Tim Inv.

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Dana Desa 2026 di Kecamatan Runding Mencuat, Dua Kampong Jadi Sorotan
Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 15:59 WIB

Satlantas Polres Batu Bara Gelar Program Polisi Sahabat Anak, Edukasi Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini

Rabu, 18 November 2026 - 15:52 WIB

Satlantas Polres Batu Bara Gencarkan Sosialisasi dan Penindakan dalam Ops Zebra Toba 2026

Rabu, 18 November 2026 - 15:44 WIB

PERKUAT SINERGITAS PENEGAKAN HUKUM, LAPAS LABUHAN RUKU HADIRI PEMUSNAHAN BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA

Rabu, 18 November 2026 - 15:29 WIB

POLRES PEMATANGSIANTAR GELAR POLICE GOES TO SCHOOL, EDUKASI KESELAMATAN LALU LINTAS KEPADA RIBUAN PELAJAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:21 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 EDUKASI PENGENDARA GUNAKAN HELM SNI DI SIMPANG CIPTO PEMATANGSIANTAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:13 WIB

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027*

Rabu, 18 November 2026 - 12:24 WIB

Kapolda NTB Kumpul Bersama Warga Batu Layar, Ajak Warga Perkuat Kerjasama Untuk Kamtibmas

Rabu, 18 November 2026 - 12:12 WIB

Polres Batu Bara Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat melalui Program Polisi Bersama Masyarakat

Berita Terbaru