Polemik Jihad, PJ Bupati Sampang Madura Nasdem dan PPP Beda Pilihan

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Sabtu, 21 Oktober 2023 - 12:06 WIB

401,247 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sampang _ Teropongbarat.co,- Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sampang,terkait pemilihan untuk PJ (Pejabat) Bupati Sampang menjadi polemik dikalangan Partai Politik yang berada di Kabupaten Sampang,Madura.

Adapun masa berakhirnya Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, sudah diputuskan dalam sidang Paripurna DPRD Sampang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Perbedaaan tersebut terlihat saat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang di pimpin Wakil Bupati Sampang, H Abdullah Hidayat yang mengajukan PJ Bupati Sampang berbeda dengan yang diajukan Surya Noviantoro anak emas sekaligus anak kesayangan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Jum’at (20/10/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal tersebut seperti yang disampaikan, Ketua Fraksi PPP DPRD Sampang Mohammad Subhan mengaku pihaknya memiliki penilaian tersendiri dalam menentukan pejabat yang akan diusulkan menjadi Pj bupati. Dari sejumlah nama yang muncul, ada nama yang diprioritaskan. Meski begitu, Subhan belum menyebut nama yang sudah dikantongi tersebut.

Disinggung terkait nama Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang Yuliadi Setiyawan, Subhan memastikan tidak masuk dalam pembahasan di internal fraksi sebagai nama yang diusulkan.

”Saya tidak begitu kenal dengan Pak Sekda. Ngapain saya mempertahankan orang yang tidak kenal dengan saya,” ungkapnya.

Subhan memaparkan, salah satu pertimbangan Fraksi PPP tidak mengusulkan Sekretaris Sampang karena menginginkan ada perubahan. Sebab, Pj Bupati nantinya akan menjabat sekitar setahun.

”Kami butuh perubahan untuk Sampang. Dalam jangka satu tahun harus ada perubahan dari kondisi yang sekarang,” terangnya.

Sementara itu berdasarkan sumber yang terpercaya dari lingkungan DPRD Sampang. Bahwa dari Fraksi NasDem mengajukan Yuliadi Setiyawan untuk menjadi PJ Bupati Sampang.

“Kalau Fraksi NasDem Yuliadi Setiyawan. Sedangkan Fraksi PPP Rudi Arifiyanto yang berasal dari DKI Jakarta kelahiran Kota Surabaya,” ucapnya.

Narasumber yang enggan disebut namanya itu juga menegaskan. Bahwa dengan berbedanya pengajuan PJ Bupati Sampang dari Fraksi PPP dan Fraksi NasDem, berarti kapal besar Jihad sudah putus kongsi.

“Dengan berbedanya pengajuan PJ Bupati Sampang dari PPP dan NasDem ini. Berarti H Slamet Junaidi dan H Abdullah Hidayat sudah mulai putus kongsi. Sepertinya nuansa politik tahun 2024 di Sampang lebih berwarna,” ujarnya.

Sementara itu dikutip dari media RadarMadura.id Fadol menanggapi terkait fraksi yang ditengarai akan mengusulkan nama pejabat dari luar Sampang. Menurutnya, tidak ada regulasi yang mengatur bahwa nama Pj bupati yang diusulkan harus putra daerah. Semua fraksi diberi kebebasan memilih pejabat yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Pj bupati.

”Fraksi boleh mengusulkan siapa pun, yang penting memenuhi syarat. Tapi, alangkah lebih elok kalau yang menjabat Pj bupati adalah putra daerah yang menguasai Sampang,” tukasnya.(Red).

Berita Terkait

Protes Pemberitaan Surya Paloh ,Masa KOMBAT Sumut Gelar Aksi Pembakaran Majalah Tempo di Medan
Tingkatkan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana, BRI BO Bantaeng Kolaborasi dengan BPBD Bantaeng Gelar Sosialisasi dan Simulasi
H.Syah Afandin Tepung Tawari 398 Jemaah Calon Haji Langkat,Pesan Jaga Kesehatan dan Keihklasan
Pendampingan Babinsa Jadi Penyemangat Petani Padi di Desa Bonto Majannang
Selama Dua Hari, Personil Polres Bantaeng Ikuti Test Kesamaptaan Jasmani Berkala Semester I Tahun 2026
Hidup Sehat Sejak Dini, PT Socfindo Kebun Lae Butar Gelar Edukasi Sanitasi bagi Siswa PAUD
Bupati Pakpak Bharat Tinjau Jalan Nasional Strategis di Perbatasan, Dorong Solusi Cepat dari Pemerintah Pusat
Dulu Saya Menyebut Mereka Malas. Sekarang, Saya Tahu Mereka Hanya Lelah.”**

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 21:41 WIB

Batas Jabatan Kepsek SLTA Dilanggar, Pengawasan Cabdin Subulussalam Dipertanyakan

Kamis, 16 April 2026 - 17:41 WIB

Mediasi yang Timpang di Longkib: Dari Forum Damai ke Desakan Evaluasi Camat dan Dugaan Keterlibatan Oknum Kades

Kamis, 16 April 2026 - 03:09 WIB

Mediasi Lahan Longkib Kandas, Warga Soroti Ketidakprofesionalan Oknum Camat

Rabu, 15 April 2026 - 17:47 WIB

Bupati Pakpak Bharat Tinjau Jalan Nasional Strategis di Perbatasan, Dorong Solusi Cepat dari Pemerintah Pusat

Selasa, 14 April 2026 - 14:46 WIB

Hak Angket nyeleneh”Dan Bayang Bayang jual Beli Pokir,Fungsi DPRK Dipertanyakan,Dari Pengawasan Ke Alat Ukur Politik

Senin, 13 April 2026 - 12:25 WIB

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Senin, 13 April 2026 - 12:21 WIB

Kementerian ATR/BPN Komitmen Bantu Mekanisme Legalitas Tanah untuk Kebun Pangan Lokal Perempuan

Senin, 13 April 2026 - 12:17 WIB

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Berita Terbaru