Produksi Kayu Gelondongan Masih Jalan di Subulussalam, Negara Kalah oleh Modus Ekspansi Sawit

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Rabu, 23 Juli 2025 - 18:18 WIB

40290 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam — Di tengah pemberlakuan larangan resmi oleh Kementerian Kehutanan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor PG.2/IPHH/PHH/HPL.4.1./B/7/2025, aktivitas pengolahan kayu gelondongan di Kota Subulussalam masih terus berlangsung tanpa hambatan berarti. Dua kilang soumil terpantau tetap beroperasi aktif, meski akses terhadap Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) telah ditutup sejak 14 Juli 2025 pukul 00.00 WIB untuk pemegang Hak Atas Tanah. Alih-alih taat terhadap kebijakan konservasi hutan, pelaku usaha justru memanfaatkan celah dalam pengawasan pemerintah sebagai jalan pembuka bagi ekspansi sawit ilegal.

Investigasi mendalam di lapangan menemukan indikasi kuat bahwa proses penebangan kayu ini hanyalah kamuflase dari pembukaan lahan skala besar untuk perkebunan sawit yang diduga tidak memiliki izin. Salah satu kilang yang terpantau masih beroperasi adalah milik Marolop Manik di Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat. Tumpukan kayu gelondongan terlihat menumpuk tinggi, lengkap dengan barcode dari KPH VI. Namun, banyak barcode tersebut tidak dapat diakses secara digital, menimbulkan kecurigaan serius tentang keabsahan dokumen pengangkutan dan asal-usul kayu.

Marolop, dalam pengakuannya yang kontradiktif, menyebut bahwa kegiatan penebangan tetap dilakukan, namun pengangkutan sempat terganggu bukan karena larangan dari pusat, melainkan akibat blokade jalan oleh perusahaan sawit PT Laot Bangko. Lebih mengherankan lagi, ia mengaku memiliki lahan konsesi seluas 100 hektare, tetapi tidak mengetahui secara pasti di mana lokasi lahan tersebut. Ia menyebut sekitar 40 hektare berada di Batu Napal, namun secara mengejutkan mengaku belum pernah melihat langsung areal itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin seorang pengusaha kayu tidak mengetahui dengan pasti lokasi konsesinya? Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Hasbullah, yang turun langsung ke lokasi, mencoba memindai sejumlah barcode kayu dan mendapati tidak satu pun yang bisa diakses. Ia menilai bahwa ada skema sistematis untuk mengaburkan jejak legalitas dan membuka peluang luas bagi perambahan liar.

Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, situasi ini menggambarkan ketidakberdayaan negara dalam menegakkan hukum kehutanan. Kementerian Kehutanan sejauh ini belum mengirim tim pengawasan ke lapangan, meski bukti-bukti pelanggaran sudah dikantongi. Salah satu sumber terpercaya bahkan mengirimkan video amatir yang merekam pengangkutan kayu gelondongan dengan alat berat secara terang-terangan, membuktikan bahwa larangan hanyalah formalitas di atas kertas.

Kondisi ini mencerminkan keroposnya sistem pengawasan kehutanan dan lemahnya penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka kawasan konservasi yang tersisa di Subulussalam akan habis dijarah dalam waktu singkat, mengingat modus “tebang lalu tanam sawit” semakin menjadi-jadi. Tak hanya membahayakan hutan, dampaknya juga akan terasa hingga ke sistem tata air, hilangnya habitat, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal.

Ketua Komisi B DPRK dengan tegas menyerukan agar aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, serta otoritas kehutanan pusat segera turun tangan. Ia menegaskan bahwa Subulussalam saat ini berada di titik kritis dan hanya tindakan tegas negara yang dapat menyelamatkannya dari kehancuran total. Jika tidak, maka Subulussalam akan tercatat sebagai contoh nyata bagaimana sebuah kota kalah oleh permainan licik pembalak liar dan pemburu rente sawit.

Pelanggaran terhadap SE Ditjen PHL, serta dugaan manipulasi data SIPUHH, jika dibuktikan, harus dijatuhi sanksi berat sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang ancaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Tetapi hingga kini, belum ada satu pun pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, memperkuat dugaan bahwa ada kekuatan tersembunyi yang melindungi jalannya bisnis ilegal ini.

Jika negara sungguh hadir dan serius dalam komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan, maka Subulussalam harus menjadi garis depan penegakan hukum, bukan zona abu-abu bagi pemodal tak bertanggung jawab. Diamnya aparat hanya akan menjadi pengkhianatan terhadap generasi masa depan dan pengingkaran atas tanggung jawab konstitusional negara dalam menjaga sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.

Laporan: Tim Investigasi Kota Subulussalam

Berita Terkait

Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 15:13 WIB

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027*

Rabu, 18 November 2026 - 12:24 WIB

Kapolda NTB Kumpul Bersama Warga Batu Layar, Ajak Warga Perkuat Kerjasama Untuk Kamtibmas

Rabu, 18 November 2026 - 12:12 WIB

Polres Batu Bara Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat melalui Program Polisi Bersama Masyarakat

Rabu, 18 November 2026 - 11:28 WIB

Syaiful Syafri ; Reuni 50 Tahun Alumni SMAN Binjai Angkatan 76 Memgingat Sejarah Pendidikan

Rabu, 18 November 2026 - 06:49 WIB

Polres Batu Bara dan Polsek jajaran intensifkan patroli KRYD, jaga situasi kamtibmas tetap kondusif

Rabu, 18 November 2026 - 06:41 WIB

Polres Batu Bara amankan ibadah KKR Oikumene umat Kristen se-Kabupaten Batu Bara

Selasa, 17 November 2026 - 20:15 WIB

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Berita Terbaru