Jakarta, Teropong Barat.com — Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melakukan pertemuan strategis dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI, Roy Rizali Anwar, di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta. Pertemuan ini membahas sejumlah usulan penting terkait peningkatan kualitas dan keselamatan jalan nasional di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
Sorotan Kondisi Jalan Nasional Sumut–Aceh
Dalam paparannya, Bupati Franc menjelaskan kondisi jalan nasional sepanjang 41 kilometer yang menghubungkan Sumatera Utara dan Aceh melalui Kabupaten Pakpak Bharat. Jalur tersebut melintasi kawasan ekstrem berupa pegunungan, tebing curam, serta berada di sisi jurang dan aliran sungai, sehingga berisiko tinggi terhadap kecelakaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski memiliki kondisi yang menantang, jalur ini merupakan koridor vital yang menopang konektivitas dan distribusi logistik di kawasan barat Pulau Sumatera. Jalan tersebut juga menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi di empat daerah, yakni Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Pakpak Bharat.
Ratusan kendaraan berat, termasuk truk pengangkut minyak kelapa sawit (CPO) dan hasil perkebunan lainnya, melintasi jalur ini setiap hari. Namun, keterbatasan lebar jalan, minimnya sistem drainase, serta kondisi jalan yang berkelok dan sempit meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas.
Usulan Prioritas: Pelebaran Jalan dan Penanganan Titik Rawan
Bupati Franc mengajukan sejumlah usulan prioritas kepada Kementerian PUPR, antara lain:
Pelebaran badan jalan nasional menjadi 8 meter sepanjang 41 km dari batas Dairi hingga perbatasan Kota Subulussalam (sebagian sepanjang 7 km telah terealisasi).
Penanganan titik-titik rawan longsor di sepanjang jalur tersebut.
Pembangunan barrier beton pengaman di sepanjang jurang Lae Kombih sepanjang 8 km.
Peningkatan konektivitas jalan Aornakan–Pagindar–batas Aceh.
Menurut Franc, langkah-langkah tersebut sangat mendesak guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar distribusi logistik dan hasil perkebunan masyarakat.
Akses Pagindar Jadi Perhatian Khusus
Selain jalan nasional, Franc juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas jalan penghubung Aornakan–Pagindar–batas Aceh. Jalan ini merupakan akses utama bagi masyarakat Kecamatan Pagindar yang selama ini menghadapi kesulitan mobilitas akibat kondisi jalan yang rusak.
Padahal, jalur tersebut berpotensi menjadi alternatif strategis yang dapat memangkas jarak tempuh antara Sumatera Utara dan Aceh melalui Kota Salak, terutama setelah rampungnya pembangunan ruas Kuta Jungak yang menghubungkan Pakpak Bharat dengan Kabupaten Dairi.
Kecamatan Pagindar sendiri dikenal sebagai salah satu sentra produksi kelapa sawit, namun distribusi hasil panen terhambat akibat buruknya infrastruktur jalan.
Respons Pemerintah Pusat
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Dirjen Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi yang disampaikan. Ia berkomitmen untuk segera mencari solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi yang dijelaskan Bapak Bupati. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami dapat menemukan solusi terbaik,” ujar Roy.
Harapan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat agar pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dapat segera direalisasikan. Upaya ini dinilai krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan keselamatan transportasi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatera bagian barat.
