Kutacane – Komitmen memperkuat jati diri kebangsaan melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kembali ditegaskan oleh Bupati Aceh Tenggara, HM Salim Fakhry. Dalam sebuah forum diskusi publik yang berlangsung di Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Tenggara, Kamis (24/7/2025), Fakhry bukan hanya membuka acara, tetapi juga memandu langsung jalannya diskusi yang menyasar penguatan ideologi Pancasila hingga ke akar rumput masyarakat.
Acara bertema “Penguatan Gerakan Kebajikan Pancasila kepada Masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara” itu merupakan bagian dari program nasional yang digagas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berkolaborasi dengan Komisi XIII DPR RI. Kegiatan ini menjadi satu dari 100 titik pelaksanaan penguatan ideologi kebangsaan yang diinisiasi BPIP di seluruh Indonesia.
Di tengah kondisi sosial yang kian kompleks, Bupati Fakhry menyebut diskusi semacam ini sebagai kebutuhan mendesak. Ia mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan ideologi masyarakat di tengah derasnya arus globalisasi dan meningkatnya potensi infiltrasi paham-paham radikal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan kesadaran ideologis masyarakat. Pancasila bukan sekadar semboyan, tapi harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tingkat keluarga, desa, dan sekolah,” ujar Fakhry dalam sambutannya.
Ia juga secara khusus menyoroti ancaman narkoba dan radikalisme yang kerap menyasar generasi muda. Menurutnya, menjaga anak bangsa dari dua ancaman laten itu harus dimulai dengan membangun benteng ideologis yang kuat sejak dini. “Pancasila bukan hanya identitas, tapi fondasi moral dan intelektual bagi keberlangsungan bangsa,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting di Aceh Tenggara, termasuk Kapolres AKBP Yulhendri, Rektor Universitas Gajah Lues (UGL), para camat, kepala desa, serta tokoh agama dan masyarakat seperti Ketua MPU Aceh Tenggara, H Bukhari, dan mantan Bupati H Armen Desky.
Dari sisi kelembagaan, Analis Kebijakan Ahli Madya BPIP RI, Hantoro Purnomo Haji, memaparkan urgensi kegiatan sebagai upaya pembumian nilai-nilai Pancasila yang tidak berhenti pada jargon atau simbol semata. “Kita mendorong praktik nilai-nilai Pancasila dalam perilaku kolektif. Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila menjadi kendaraan strategis untuk menjangkau ruang-ruang sosial yang belum tersentuh,” ungkap Hantoro.
Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI, H. Muslim Ayub, menegaskan penguatan ideologi kebangsaan sebagai bagian integral dari pembangunan karakter nasional. “Komisi XIII memiliki kewenangan di bidang hukum dan HAM. Dalam konteks itu, Pancasila harus menjadi pondasi yang hidup, bukan sekadar wacana,” kata Muslim di hadapan peserta diskusi.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor – DPR, BPIP, dan pemerintah daerah – dalam memastikan nilai-nilai luhur Pancasila terserap hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Diskusi berlangsung dinamis, membahas strategi-strategi praktis untuk menguatkan kesadaran ideologis di tengah masyarakat Aceh Tenggara yang plural. Kehadiran tokoh lintas sektor juga memperkuat kesan bahwa penguatan Pancasila bukan agenda eksklusif pemerintah, melainkan tugas kolektif seluruh elemen bangsa.
Melalui forum ini, Aceh Tenggara menegaskan diri sebagai daerah yang tidak hanya religius dan multikultural, tetapi juga siap berdiri kokoh di bawah naungan Pancasila sebagai ideologi pemersatu. (SADIKIN)
