Kejaksaan dan APIP Diminta Selidiki Dugaan Penyimpangan Pupuk Subsidi di Subulussalam

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Rabu, 25 Maret 2026 - 09:40 WIB

40257 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam, teropongbaratco.Dugaan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Subulussalam, Aceh, pada periode 2025–2026 mulai mencuat. Sejumlah temuan awal mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara data alokasi dan realisasi distribusi di tingkat petani.

Berdasarkan penelusuran dari dokumen pemerintah dan keterangan lapangan yang dihimpun pada 23 Maret 2026, terdapat indikasi praktik manipulasi data hingga distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran. Dugaan ini disebut melibatkan rantai panjang, mulai dari perencanaan hingga penyaluran di tingkat kios.
Pemerintah pusat sebelumnya menetapkan alokasi pupuk subsidi untuk Aceh pada 2025, masing-masing 110.373 ton urea, 110.778 ton NPK, 5.739 ton NPK kakao, serta 57.391 ton pupuk organik. Kuota tersebut disalurkan melalui mekanisme elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Untuk Kota Subulussalam, alokasi pupuk subsidi diperkirakan berkisar antara 400 hingga 700 ton untuk urea dan 300 hingga 600 ton untuk NPK. Total distribusi pupuk mencapai sekitar 880 hingga 900 ton per tahun, yang disalurkan ke lima kecamatan: Simpang Kiri, Runding, Penanggalan, Sultan Daulat, dan Longkib.
Namun, besarnya alokasi tersebut tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Sejumlah petani mengaku kesulitan memperoleh pupuk sesuai jatah, bahkan harus membeli dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasil investigasi awal, termasuk dari lembaga CAPA, menunjukkan pupuk subsidi diduga tidak sepenuhnya diterima oleh petani yang berhak. Sejumlah modus yang mengemuka antara lain pengalihan pupuk ke petani sawit, manipulasi data e-RDKK, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) petani tanpa pemanfaatan sesuai peruntukan, serta penjualan pupuk di atas HET.

Harga resmi pupuk subsidi pada 2025 ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram untuk urea, Rp1.840 untuk NPK, Rp1.360 untuk ZA, dan Rp640 untuk pupuk organik. Namun di lapangan, harga yang dibayar petani disebut kerap melampaui ketentuan tersebut.
Distribusi pupuk di tingkat lokal dilakukan melalui kios resmi yang tersebar di masing-masing kecamatan. Kios-kios ini semestinya hanya melayani petani yang terdaftar dalam e-RDKK. Meski demikian, dugaan pelanggaran dalam proses penyaluran kini turut menyeret peran sejumlah kios dalam rantai distribusi.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Subulussalam telah dimintai konfirmasi, namun belum memberikan penjelasan substantif terkait temuan tersebut.
Direktur lembaga CAPA, Salman Khan, mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan. Ia meminta Kejaksaan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan tersebut.

“Audit harus dilakukan, mulai dari validasi data kelompok tani, verifikasi luas lahan, hingga penelusuran distribusi dari distributor ke kios,” kata Salman.

Menurut dia, jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksi tegas perlu dijatuhkan, mulai dari pencabutan izin kios hingga proses pidana. “Ini bukan sekadar soal pupuk, tetapi menyangkut hak petani kecil yang berpotensi dirugikan secara sistematis,” ujarnya.

Hingga kini, proses penelusuran masih berlangsung. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem distribusi pupuk subsidi, apakah benar-benar menjangkau petani atau justru mengalami kebocoran di tengah rantai penyaluran.//@tin.

Berita Terkait

Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 03:57 WIB

BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam

Selasa, 10 November 2026 - 05:22 WIB

MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?

Selasa, 10 November 2026 - 05:22 WIB

MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga

Minggu, 8 November 2026 - 00:19 WIB

MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING

Sabtu, 7 November 2026 - 12:53 WIB

MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING

Jumat, 6 November 2026 - 16:09 WIB

Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan

Jumat, 6 November 2026 - 15:38 WIB

Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Kamis, 5 November 2026 - 16:07 WIB

SEKOLAH RAKYAT DAN SNT MEGAH DI SUBULUSSALAM, APA KABAR SEKOLAH KONVENSIONAL?

Berita Terbaru