Masyarakat Adat Kemukiman Penanggalan Tuntut Restitusi Atas Dugaan Perampasan Tanah oleh PT Laot Bangko

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Sabtu, 31 Mei 2025 - 23:47 WIB

40509 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam, teropongbarat.co. Masyarakat adat Kemukiman Penanggalan, Kota Subulussalam, menuntut hak restitusi atas dugaan penyerobotan lahan adat dan lahan transmigrasi oleh perusahaan perkebunan sawit PT Laot Bangko. Pembangunan Paret Gajah oleh perusahaan tersebut di Divisi 1 dan 2 diduga melintasi dan mencaplok wilayah adat dan eks-transmigrasi yang secara hukum tidak boleh dimasukkan dalam Hak Guna Usaha (HGU) korporasi.(31/05).

Persoalan ini mencuat setelah masyarakat menelusuri arah pembangunan Paret Gajah, yang menunjukkan tumpang tindih wilayah HGU dengan tanah-tanah adat dan lahan transmigrasi di SKPC. Hasil rapat masyarakat adat Penanggalan menyepakati langkah hukum dan aksi kolektif untuk menuntut restitusi dan pemulihan hak-hak adat yang telah dilanggar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lahan Transmigrasi dan Tanah Adat Diserobot

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. 133/HPL/BPN/1998 tentang lahan transmigrasi serta Surat Keputusan Walikota Subulussalam tahun 2017, lahan eks-transmigrasi di wilayah Kemukiman Penanggalan tidak boleh dimasukkan dalam wilayah konsesi HGU PT Laot Bangko. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa lahan-lahan tersebut telah digarap perusahaan sawit tanpa persetujuan masyarakat adat, tanpa prinsip FPIC (Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan).

Surat Walikota Subulussalam No. 98 Tahun 2017 juga secara jelas menyebutkan bahwa wilayah kampong dalam Kemukiman Penanggalan merupakan kesatuan masyarakat adat dengan batas wilayah adat berdasarkan asal-usul, adat istiadat, serta penguasaan turun-temurun atas tanah dan sumber daya alam.

Ironi di Tanah Leluhur

Subulussalam, tanah yang menyimpan jejak sejarah kerajaan dan tokoh-tokoh adat seperti di Binanga, Kombih, Batu-Batu, dan Sultan Daulat, kini menjadi saksi perampasan hak-hak masyarakat adat. Di Penanggalan, masyarakat berseteru dengan korporasi raksasa seperti PT Laot Bangko. Di tempat lain, mereka merasa dibungkam, dilemahkan, bahkan diabaikan dalam kebijakan pembangunan.

Padahal, Aceh memiliki landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak masyarakat adat:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B(2) dan UU No. 39/1999 tentang HAM,

UNDRIP (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, 2007),

UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),

MoU Helsinki 2005, yang mengakui kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam dan penguatan lembaga adat.

Namun, semua regulasi ini seolah tak bermakna ketika masyarakat adat justru kehilangan suara, tanah, dan hak kelola atas warisan leluhur mereka.

Seruan Restitusi dan Tindakan Tegas
Masyarakat adat menuntut:

1. Restitusi atas tanah-tanah adat dan lahan transmigrasi yang telah dirampas.

2. Penghentian sementara kegiatan PT Laot Bangko di wilayah sengketa sampai ada kejelasan hukum.

3. Pengakuan dan legalisasi wilayah adat oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan Pemerintah Aceh.

4. Penguatan lembaga adat Mukim, Imuem Mukim, dan dukungan terhadap Wali Nanggroe dalam memperjuangkan hak masyarakat adat.

5. Transparansi dalam proses HGU dan pengelolaan hasil sumber daya alam.

Panggilan dari Sejarah

Masyarakat adat Aceh, khususnya di Penanggalan, kini dihadapkan pada pilihan sejarah: berdiam dalam ketidakadilan, atau bangkit seperti Laksamana Malahayati—tokoh perempuan Aceh yang memimpin perlawanan terhadap penjajahan di abad ke-16. Semangat itu kini menjadi simbol keberanian dan keistimewaan Aceh yang harus dijaga.

> “Keadilan adat bukan sekadar soal masa lalu, tapi fondasi masa depan Aceh.”
Anton Tinendung

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Dana Desa 2026 di Kecamatan Runding Mencuat, Dua Kampong Jadi Sorotan
Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 15:59 WIB

Satlantas Polres Batu Bara Gelar Program Polisi Sahabat Anak, Edukasi Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini

Rabu, 18 November 2026 - 15:52 WIB

Satlantas Polres Batu Bara Gencarkan Sosialisasi dan Penindakan dalam Ops Zebra Toba 2026

Rabu, 18 November 2026 - 15:44 WIB

PERKUAT SINERGITAS PENEGAKAN HUKUM, LAPAS LABUHAN RUKU HADIRI PEMUSNAHAN BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA

Rabu, 18 November 2026 - 15:29 WIB

POLRES PEMATANGSIANTAR GELAR POLICE GOES TO SCHOOL, EDUKASI KESELAMATAN LALU LINTAS KEPADA RIBUAN PELAJAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:21 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 EDUKASI PENGENDARA GUNAKAN HELM SNI DI SIMPANG CIPTO PEMATANGSIANTAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:13 WIB

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027*

Rabu, 18 November 2026 - 12:24 WIB

Kapolda NTB Kumpul Bersama Warga Batu Layar, Ajak Warga Perkuat Kerjasama Untuk Kamtibmas

Rabu, 18 November 2026 - 12:12 WIB

Polres Batu Bara Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat melalui Program Polisi Bersama Masyarakat

Berita Terbaru