Editorial (08/01/2025). Subulussalam,teropongbarat.co. DPRK Subulussalam baru seumur jagung dilantik. Hampir semua anggota Dewannya sudah melakukan pinjaman kredit rata-rata 300-500 juta Rupiah. Apakah hal ini yang membuat sejumlah anggota dewan dikota Subulussalam mulai bermalas-malasan menjalankan tugas pokoknya sebagai lembaga legislatif. Krisis kepercayaan rakyatpun semakin menjadi-jadi atas tidak adanya inisiasi yang kuat dari DPRK Subulussalam untuk membahas APBK Subulussalam 2025.
Eee, malah Publik sudah Desak Ketua DPRK Subulussalam Ungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPRK) yang Enggan Bahas APBK 2025. Wakil rakyat harus utamakan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah bukan berebut POKIR untuk dirinya dan kelompoknya. Demikian krisis kepercayaan masyarakat pada lembaga Wakil Rakyat Kota Subulussalam.
Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dianggap berbagai pihak penghambat pembangunan di Kota Subulussalam. Pasalnya sampai saat ini belum ada tanda-tanda pembahasan APBK Subulussalam tahun 2025. Padahal Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat peringatannya pada seluruh Kabupaten Kota untuk percepatan penyelesaian pembahasan anggaran daerah termasuk kota Subulussalam. Bahkan DPRK Subulussalam dianggap IMPOTEN dan lebih memintingkan EGO nya daripada ikut serta melaksanakan tugas pokoknya sebagai DPRK di Subulussalam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah kota Subulussalam melalui Sekdako menjelaskan pada awak medya.
“Terkait APBK Eksekutif (Pemerintah kota) sudah menindaklanjuti seluruh proses yang ada, tinggal dari pihak DPRK Subulussalam menjadwalkan pembahasan. informasi yang kami dengar pihak internal DPRK yang belum sepakat sehingga jadwal jadwal yang disusun dan diagendakan belum bisa berjalan dengan baik” Ujar Sairun Sekdako Subulussalam.
Desakan masyarakat kepada Ketua DPRK Subulussalam semakin menguat untuk segera menyebutkan nama-nama anggota dewan yang diduga tidak ingin membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) tahun 2025. Pasalnya, keterlambatan pembahasan anggaran tersebut dikhawatirkan akan berdampak serius pada pembangunan dan pelayanan publik di daerah kota Subulussalam.
Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan LSM menilai bahwa keterlambatan pembahasan APBK tidak hanya mencerminkan kurangnya tanggung jawab anggota dewan, tetapi juga berpotensi merugikan Subulussalam secara keseluruhan. Hal ini mengingat anggaran merupakan instrumen vital untuk mendukung keberlangsungan program-program pemerintah daerah.
“Kami meminta Ketua DPRK Subulussalam untuk terbuka kepada masyarakat. Siapa saja anggota dewan yang enggan membahas APBK 2025? Jangan sampai kepentingan pribadi atau kelompok mengorbankan kepentingan rakyat banyak,” ujar salah satu tokoh masyarakat, Amigo Syahputra.
Sejumlah Forkopimda juga menyesalkan tindakan anggota DPRK Subulussalam yang tak sudi melakukan pembahasan anggaran APBK 2025.
Menurutnya sejumlaah Forkopimda, jika APBK tidak dibahas tepat waktu, dampaknya akan sangat besar, mulai dari terhambatnya proyek pembangunan hingga tidak terbayarnya honor bagi tenaga kontrak, guru, dan petugas kesehatan. Kondisi ini juga akan memengaruhi stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRK Subulussalam, hingga saat ini, belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut. Sementara itu, beberapa anggota DPRK yang dihubungi wartawan mengaku belum mendapatkan undangan resmi untuk pembahasan APBK 2025.
Masyarakat berharap keterlambatan ini tidak berlarut-larut dan meminta para Wakil Rakyat untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya. Jika tidak, masyarakat mengancam akan melakukan aksi protes(DEMO) sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja DPRK Subulussalam.
“Anggota DPRK dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi. Jika tidak sanggup menjalankan tugas, lebih baik mundur,” tegas Amigo.
Hingga berita ini diturunkan, polemik pembahasan APBK 2025 di Subulussalam masih menjadi sorotan. Publik terus menanti langkah tegas Ketua DPRK dalam menyelesaikan masalah tersebut. // Anton tin. **
