Subulussalam – Aktivis Subulussalam, Ipong, beserta rekan-rekannya menyoroti rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Wakil Ketua II DPRK Subulussalam, Rasumin Pohan (Gerindra), di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah defisit. Ipong mendesak Walikota Subulussalam terpilih, HRB, untuk menunda dan mengevaluasi ulang kebijakan tersebut.(08/04/25).
Ipong berpendapat bahwa pengadaan mobil dinas baru tidak etis mengingat kondisi keuangan daerah yang kurang stabil. Meskipun pengadaan tersebut mungkin dibenarkan secara aturan, Ipong menekankan pentingnya mengedepankan etika dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Ia berharap Walikota dapat menolak rencana tersebut, mengingat pengaruhnya terhadap DPRK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Daerah kita lagi dilanda defisit dan harus efisien. Wakil rakyat seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat,” tegas Ipong. Ia yakin penundaan pengadaan mobil dinas ini juga merupakan harapan masyarakat Kota Subulussalam.
Rencana pengadaan mobil dinas untuk Wakil Ketua II DPRK Subulussalam ini dijadwalkan pada tahun 2025. Langkah Ipong dan kawan-kawan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas anggaran di tengah kondisi ekonomi daerah yang sulit. Apakah pengadaan mobil dinas ini sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat Subulussalam? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh pihak terkait.//Tim Inv. #
