Pakpak Bharat, Teropong Barat.com//Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat resmi melangkah lebih pasti dalam penataan kawasan hutan. Lewat rapat koordinasi bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, tapal batas wilayah Pakpak Bharat mulai ditetapkan secara definitif.
Rapat yang digelar bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI ini membahas pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif, menyusul perubahan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah di Pakpak Bharat.
Dorong Penyelesaian Konflik dan Kepastian Hukum
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengendali Ekosistem Hutan BPKH I Medan, Muhammad Riswan, menegaskan pentingnya kesepahaman semua pihak. Hal ini merujuk pada Surat Menteri LHK Nomor S.259/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2024 tertanggal 18 Oktober 2024, yang menyetujui perubahan batas kawasan hutan di Pakpak Bharat seluas ±1.576,35 hektare.
“Output fisik di lapangan adalah pemasangan patok dan tapal batas. Harapannya, ini bisa mencegah konflik di dalam kawasan hutan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat,” jelas Muhammad Riswan.
Warga Tak Ragu Lagi Kelola Lahan
Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, yang mewakili Bupati Franc Bernhard Tumanggor, menyampaikan apresiasi atas perubahan ini. Menurutnya, kepastian status kawasan membuat masyarakat lebih tenang mengelola usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
Khususnya Desa Sibongkaras, Kecamatan Salak, yang status hutan sebagian berubah lewat program TORA. Selain itu, Desa Malum, Desa Kaban Tengah, dan Desa Mbinalun di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe juga mendapat alokasi perubahan terluas, sekitar 900 hektare.
“Perubahan 1.576,35 ha ini mengikuti titik koordinat yang ditetapkan KLHK lewat BPKH Wilayah I Medan. Ini patut kita apresiasi, karena wilayah kita bisa bertambah seiring terbitnya SK ini,” ujar Jalan Berutu.
Dengan ditetapkannya tapal batas definitif, Pemkab Pakpak Bharat berharap penataan kawasan hutan berjalan lancar, konflik lahan berkurang, dan masyarakat bisa lebih produktif mengelola tanahnya secara legal.
