Poto dokumentasi perwakilan guru Agara,Arabi spd tengah mendengarkan keterangan syukur Karo Karo terkait tindak lanjut pertemuan pada tanggal 6 januari 25 terkait gaji thr mereka thn 2024 dan tunjangan profesi guru serta Tambahan penghasilan guru th. 2024 tak kunjung di bayarkan dan langsung ditanggapi Kepala keuangan Bpkd Agara, Syukur Karo Karo. Belum lama ini.(poto/teropong Barat Com/sadikin)
Kutacane, teropong Barat Com | Rencana unjuk rasa seribuan guru yang menuntut pembayaran berbagai tunjangan ke DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kini menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat luas di bumi Sepakat Segenep
Rencana demonstrasi tersebut akhirnya dimediasi oleh Kasat Intel Polres Aceh Tenggara sehingga beberapa perwakilan guru tingkat SD dan SMP melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Kabupaten Aceh Tenggara di ruang rapat Setdakab, Selasa (4/2).2025.
Rakor, Rapat kerja koordinasi tersebut dihadiri Pj Bupati Aceh Tenggara Taufik, ST, M.Si, didampingi oleh Asisten III, Kepala Disdikbud, Kepala BPKD, Inspektur, Kepala Kesbangpol, Kabag Hukum beserta jajaran eselon III di lingkungan Disdikbud Aceh Tenggara disaksikan oleh Kasat Intel Polres Aceh Tenggara, Iptu Said Iskandar, SE, MH yang memediasi pertemuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada pertemuan, Arabi, S.Pd yang mewakili para guru di Aceh Tenggara mempertanyakan tindak lanjut pertemuan pada tanggal 6 Januari 2025 terkait pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Sertifikasi, dan Penerima Tambahan Penghasilan (Tamsil) Tahun 2024 yang tidak kunjung dibayarkan sampai saat ini.
Oleh karena itu bahwa atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Drs. Jamanudin, M.AP selaku Asisten III katanya akan menjadi skala prioritas utama untuk dibayarkan setelah APBK Aceh Tenggara tahun anggaran 2025 ditetapkan.
Sementara itu bahwa hal tersebut diamini oleh Syukur S. Karo Karo Kepala BPKD Kab. Aceh Tenggara yang menyatakan bahwa saat ini tahapan APBK berada dalam finalisasi atas tindak lanjut hasil evaluasi gubernur, dan akan diusahakan selesai pada bulan Februari ini.
Selanjutnya bahwa Lambatnya proses penyelesaian rancangan APBK tahun anggaran 2025 juga dipengaruhi oleh keluarnya kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran seperti Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan KMK Nomor 29 tahun 2025.
Lebih lanjut Julkifli, S.Pd, M.Pd Kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk THR, dan Gaji ke-13 bagi Guru Penerima TPG, dan Tamsil tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang diusulkan pada Agustus 2024 kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13, dan usulan tersebut disetujui oleh Kementrian Keuangan dan dibayarkan pada pertengahan Desember 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Sementara itu bahwa dana tersebut tertunda pembayarannya di Tahun 2024 karena tidak tertampung pada APBK 2024 disebabkan tidak adanya Perubahan APBK pada tahun tersebut.
Untuk itu Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan kembali mengusulkan dan sudah mengalokasikan anggaran di dalam rancangan APBK 2025 Kabupaten Aceh Tenggara. Total nilai THR dan Gaji ke-13 tersebut berdasarkan Nota Dinas dari Kemenkeu Nomor ND-2072/PB-2/2024 tgl 9 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penyaluran Tambahan DAU TA 2024, terkait tambahan penghasilan guru sebesar Rp8.942.053.000 untuk Kabupaten Aceh Tenggara.
Dalam kesempatan tersebut, Kasat Intel, Said Iskandar juga berujar bahwa semua proses pembayaran yang bersumber dari APBK memiliki standar operasional prosedur, untuk itu mari bersama bersabar dalam menunggu agar penyelesaian anggaran tersebut sehingga ke depan dapat terbayarkan secepatnya.
Mengakhiri pertemuan tersebut Pj. Bupati Aceh Tenggara Taufik, ST, M.Si berpesan agar bersama-sama menjaga kondusifitas daerah kita sehingga roda pemerintahan dan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Taufik juga berpesan kepada Kepala BPKD Aceh Tenggara agar memprioritaskan pembayaran THR dan Gaji ke-13 serta Tamsil guru yang selama ini tertunda setelah APBK Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. (Sadikin)
