Aceh Singkil – Tegangan agraria di Aceh Singkil kembali memuncak. Ketua Relawan Prabowo (REPRO) Aceh Singkil, Jaruddin, M.M., melontarkan pernyataan keras yang mengguncang. Ia menuding banyak perusahaan perkebunan sawit pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Aceh Singkil sengaja mengabaikan kewajiban mereka membangun kebun plasma untuk rakyat.
Menurut Jaruddin, praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk penindasan ekonomi sistemik yang berlindung di balik label “investasi legal”.
> “Kami mendukung penuh Presiden Prabowo. Tapi dukungan itu bukan berarti kami diam melihat rakyat diinjak-injak. Plasma tidak dibangun, rakyat hanya jadi penonton di atas tanahnya sendiri. Itu perampokan berseragam legalitas,” tegas Jaruddin dalam konferensi pers, Kamis (19/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tanah Rakyat Dikuasai, Plasma Diabaikan
Data yang dihimpun REPRO Aceh Singkil mengungkap fakta mencengangkan: puluhan ribu hektare lahan sawit dikuasai korporasi, namun kewajiban plasma sebesar 20% dari luas HGU hampir tidak ada yang dilaksanakan. Rakyat yang seharusnya menikmati hasil bumi justru semakin terpinggirkan.
> “Apa gunanya negara hadir kalau membiarkan rakyat miskin di tengah kekayaan yang dikeruk tiap hari? Ini bukan investasi, ini kolonialisme gaya baru,” kecamnya.
Empat Tuntutan REPRO kepada Presiden Prabowo
Jaruddin menyampaikan empat tuntutan mendesak yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto:
1. Cabut izin HGU nakal yang terbukti tidak menjalankan kewajiban plasma.
2. Kembalikan lahan kepada masyarakat dan Pemerintah Aceh sebagai bentuk pemulihan hak.
3. Audit nasional seluruh HGU, dengan Aceh Singkil sebagai prioritas.
4. Percepat implementasi UUPA, agar rakyat Aceh mendapat keadilan hukum atas sumber daya alamnya.
Presiden Harus Turun Tangan, Jangan Bungkam
Jaruddin menegaskan bahwa dukungan REPRO kepada Presiden Prabowo bukan fanatisme buta, melainkan harapan pada keberanian politik.
> “Kami yakin Presiden punya nyali. Tapi jika tidak bertindak sekarang, rakyat akan menyimpulkan: negara sudah kalah oleh modal. Jangan sampai itu terjadi,” ujarnya.
Aceh Singkil Rawan Meledak
Situasi agraria di Aceh Singkil disebutnya sudah di ambang krisis. Ketidakadilan akses lahan dan arogansi perusahaan bisa menjadi bom waktu konflik sosial.
> “Kami tidak ingin konflik. Tapi jangan paksa rakyat melawan dengan caranya sendiri. Negara harus hadir sebelum segalanya terlambat,” tegas Jaruddin.
UUPA: Senjata Hukum yang Terabaikan
REPRO juga menyoroti lemahnya implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya dalam tata kelola sumber daya alam.
> “UUPA bukan simbol politik. Ia adalah hak rakyat Aceh. Jika negara mengabaikannya, maka janji damai hanya tinggal formalitas,” tandas Jaruddin.
Peringatan Keras dari Aceh Singkil
Menutup penyampaiannya, Jaruddin mengirim pesan lugas penuh makna:
> “Kami masih sabar, tapi jangan uji rakyat terlalu jauh. Jangan biarkan rakyat melawan negara karena negara tak hadir membela mereka. Prabowo harus tegas, bukan basa-basi.”//@ntoni tin.
