“Defisit 54 Miliar: Janji Pembangunan Subulussalam Masih Berjalan di Atas Kertas”
Subulussalam, teropingbarat.co. Kamis sore (25/9/2025), ruang paripurna DPRK Subulussalam terlihat ramai. Spanduk besar terpasang dengan janji-janji perencanaan pembangunan. Anggota dewan duduk rapi, sebagian khusyuk menunduk pada berkas, sebagian lain sesekali melirik jam tangan. Agenda utama: menyetujui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam Tahun Anggaran 2025. Pimpinan DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata Bintang, S. Ked Ketok Palu tanda dimulainya Paripurna.
Namun di balik suasana khidmat itu, angka-angka yang dibacakan Wakil Wali Kota Subulussalam, Nasir SE, menyodorkan kenyataan getir. Pendapatan Kota Subulussalam hanya Rp648,47 miliar, sedangkan belanja tembus Rp702,92 miliar. Defisit: Rp54,45 miliar. Angka itu bukan sekadar selisih hitung-hitung, tapi gambaran kas daerah yang bolong di tahun ketujuh belas usia kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Paradoks Angka dan Janji
Rincian pendapatan memang tampak meyakinkan di atas kertas: PAD Rp75,43 miliar, transfer pusat Rp566,21 miliar, plus Rp6,82 miliar lain-lain. Tetapi pengeluaran tetap lebih rakus: belanja operasi Rp502,39 miliar, belanja modal Rp94,88 miliar, belanja transfer Rp103,39 miliar, plus Rp2,25 miliar untuk kebutuhan tak terduga.
Untuk menutupinya, Pemko mengandalkan penerimaan pembiayaan Rp82,88 miliar. Sayang, setelah dipotong pengeluaran pembiayaan, lubang Rp54,45 miliar tetap menganga. Tak ada SiLPA untuk jadi penolong. Nol besar.
Defisit ini ibarat rumah tangga yang gajinya Rp6,4 juta, tapi belanja bulanan Rp7 juta. Jalan keluarnya? Utang ke tetangga atau gali lubang tutup lubang. Bedanya, yang menanggung beban bukan kepala keluarga, melainkan seluruh warga kota.
Panggung Paripurna
Nasir, membacakan pidato Wali Kota Rasyid Bancin, berusaha menambal optimisme. Siklus APBK, katanya, adalah instrumen pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Layanan dasar akan tetap dijaga, pembangunan tidak akan berhenti.
Kalimat itu mengingatkan pada jargon yang sudah berulang kali muncul di forum serupa: janji mempertahankan pelayanan dasar di tengah keterbatasan anggaran. Sebuah retorika yang menenangkan, meski publik kerap bertanya: jika “dasar” saja sulit dipenuhi, bagaimana dengan “kemajuan”?
Antara Realita dan Formalitas
Rapat paripurna akhirnya menyetujui perubahan APBK tanpa banyak drama. Semua berjalan mulus, nyaris seremonial. Di luar gedung dewan, defisit Rp54,45 miliar itu menunggu jawabannya di jalan-jalan rusak, pelayanan kesehatan yang terbatas, dan sekolah yang kekurangan fasilitas.
APBK Subulussalam memang disahkan. Tapi defisit ini menjadi pengingat: politik anggaran bukan sekadar angka dalam tabel, melainkan cermin seberapa serius pemerintah daerah mengelola uang rakyat. Dan seperti biasa, rakyatlah yang akan menanggung hitung-hitungannya./)) @ntoni Tinendung**
