Subulussalam, teropongbarat.co. Kota Subulussalam sedang menghadapi musim sulit. Defisit anggaran mencapai ratusan miliar rupiah, pembangunan berjalan terseok, sementara arah kebijakan daerah kian kabur. Ironisnya, di tengah situasi genting ini, “otak” pembangunan daerah justru dibiarkan berjalan setengah sadar — dipimpin oleh seorang Pelaksana Harian (PLH) yang fungsinya lebih banyak administratif ketimbang strategis.
Ya, itulah kondisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Subulussalam hari ini. Lembaga yang sejatinya menjadi pengendali visi dan arah pembangunan daerah kini justru seolah kehilangan kendali. Pimpinannya bersifat sementara, wewenangnya terbatas, dan hasil kerjanya—nyaris tak terlihat.
Padahal semua tahu, tanpa Bappeda yang kuat, arah pembangunan ibarat kapal tanpa nakhoda. Rencana pembangunan daerah (RPJMD), RKPD, hingga APBK sejatinya lahir dari dapur lembaga ini. Namun bagaimana mungkin perencanaan bisa matang jika dapurnya hanya diurus oleh juru masak sementara?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumber internal menyebutkan, banyak dokumen penting seperti revisi RPJMD dan finalisasi RKPD tertunda karena status PLH tidak memiliki kewenangan penuh menandatangani dokumen strategis. Koordinasi antar-OPD pun melemah — siapa yang mau serius berkoordinasi jika pimpinan Bappeda saja belum pasti posisinya?
Dampaknya terasa nyata.
Proses penganggaran molor, dokumen perencanaan rawan temuan administrasi, dan ASN di internal Bappeda kehilangan motivasi karena arah kerja yang tak jelas. Dalam situasi normal saja hal ini sudah menghambat, apalagi di tengah defisit anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Kota Subulussalam saat ini butuh decision maker, bukan caretaker. Butuh pemimpin perencana yang berani memutuskan strategi rasionalisasi anggaran dan memetakan prioritas pembangunan. Sayangnya, posisi PLH hanya membuat lembaga perencanaan menjadi penonton di tengah hiruk-pikuk krisis fiskal.
Seorang pengamat kebijakan publik bahkan menyindir, “Kalau Bappeda itu otak pemerintahan, maka hari ini otaknya sedang lumpuh sementara. Tubuh pemerintah pun berjalan tanpa koordinasi.”
Sindiran itu mungkin terdengar pedas, tapi tidak berlebihan. Ketika perencanaan lemah, seluruh sistem pemerintahan ikut goyah. Kebijakan menjadi reaktif, proyek terbengkalai, dan pembangunan kehilangan arah.
Subulussalam tidak butuh status quo yang berlarut-larut. Sudah saatnya pemerintah daerah menegaskan keseriusan dengan menetapkan Kepala Bappeda definitif—bukan lagi sementara, bukan lagi menunggu.
Dalam situasi defisit, yang dibutuhkan bukan sekadar penghematan, tapi kepemimpinan perencanaan yang berani, cerdas, dan berwawasan jangka panjang. Karena jika otak pembangunan terus dibiarkan berstatus sementara, jangan heran bila hasil pembangunan pun hanya sementara bagusnya.// **Anton Tin
