Editorial, 20 April 2026
Subulussalam, teropongbarat.com. Dua kali penyerahan, dua kali pula disebut “simbolis”. Namun hingga kini, publik belum juga melihat apa yang benar-benar berpindah—selain panggung seremoni dan narasi keberhasilan.
Penyerahan sertifikat plasma PT Laot Bangko kembali digelar, Minggu (19/4/2026), kali ini oleh wali kota yang berbeda. Jika pada 2022 nama yang tampil adalah Affan Alfian Bintang, kini estafet simbolisme itu berada di tangan Haji Rasid Bancin. Substansinya tetap sama: tiga koperasi, lokasi yang sama, dan istilah yang tak berubah—“penyerahan simbolis”.
Pertanyaannya bukan lagi mengapa dilakukan dua kali. Tapi: apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan?
Pada penyerahan pertama, sudah ditegaskan bahwa sertifikat tidak langsung diberikan kepada masyarakat, melainkan akan diserahkan kepada perusahaan dengan diketahui koperasi. Artinya, sejak awal, “penyerahan” itu bukanlah distribusi hak secara nyata, melainkan lebih menyerupai peluncuran program.
Kini, ketika seremoni serupa diulang, wajar jika publik mulai melihatnya bukan sebagai progres, melainkan repetisi. Sebuah pengulangan yang lebih dekat ke pencitraan ketimbang penyelesaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di atas kertas, semuanya tampak meyakinkan: 408 sertifikat, delapan desa, delapan koperasi. Angka-angka ini mudah dikemas sebagai capaian. Namun di lapangan, cerita yang berkembang justru sebaliknya.
Batas lahan plasma disebut-sebut tidak jelas. Sejumlah sumber bahkan mengindikasikan sebagian lahan telah dikuasai pihak lain—dari tokoh lokal hingga oknum pejabat. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: jika objek lahannya saja belum pasti, lalu apa yang sebenarnya disertifikatkan?
“Kalau lahannya tak bisa ditunjukkan, sertifikat itu untuk apa?” ujar seorang warga di Kecamatan Sultan Daulat.
Dalam sistem agraria, Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti hukum terkuat atas kepemilikan tanah. Namun kekuatan itu menjadi kehilangan arti ketika tidak ditopang oleh kejelasan fisik di lapangan. Sertifikat tanpa objek yang pasti, pada akhirnya, hanya menjadi dokumen administratif—sah secara hukum, tapi lemah secara realitas.
Di sinilah letak persoalan yang lebih dalam. Skema plasma sejatinya dirancang untuk memperkuat posisi masyarakat dalam kemitraan dengan perusahaan. Petani mendapat lahan dan bagian hasil, perusahaan mendapat kepastian pasokan. Relasi ini idealnya setara dan transparan.
Namun jika sertifikat justru berada dalam kendali perusahaan, sementara masyarakat hanya diwakili koperasi, maka posisi tawar itu patut dipertanyakan. Apalagi jika lahan yang dijanjikan belum benar-benar bebas dari penguasaan pihak lain.
Alih-alih menjadi instrumen pemberdayaan, plasma berisiko berubah menjadi konstruksi administratif yang menjauh dari realitas di lapangan.
Dua kali penyerahan simbolis, dalam konteks ini, sulit dilepaskan dari kesan pencitraan. Seremoni menjadi panggung untuk menunjukkan bahwa program berjalan, meski substansinya masih dipenuhi tanda tanya.
Bukan berarti seluruh proses ini keliru. Namun ketika yang ditampilkan lebih dominan pada seremoni ketimbang penyelesaian masalah mendasar—kejelasan lahan, transparansi kemitraan, dan kepastian manfaat—maka publik berhak curiga: apakah ini benar-benar untuk masyarakat, atau sekadar untuk terlihat bekerja?
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan simbol. Mereka membutuhkan kepastian. Kepastian atas lahan yang bisa digarap, batas yang bisa ditunjuk, dan hasil yang bisa dinikmati.
Jika itu belum terjawab, maka dua kali penyerahan sertifikat plasma tak lebih dari dua kali pengulangan cerita yang sama—cerita tentang harapan yang dipertontonkan, tetapi belum tentu diwujudkan.
Dan di Kota Subulussalam, pertanyaan itu kini menggantung: apakah plasma ini benar-benar solusi, atau sekadar panggung yang terus dipertahankan agar terlihat seolah-olah ada sesuatu yang telah selesai. //A tin.
