Apkasindo Aceh Hadiri Kunker BAM DPR RI, Sorotan Tertuju pada Masalah HGU PT Laot Bangko dan PT SPT

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Senin, 17 November 2025 - 18:35 WIB

40156 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam, teropongbarat.co. Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Aula LPSE Kantor Wali Kota Subulussalam, Senin (17/11/2025), menjadi forum panas bagi warga untuk menyuarakan masalah konflik lahan yang tak kunjung selesai. Ir. Netap Ginting Ketua Apkasindo Aceh dan Kajari Subulussalam, Andie Saputra, SH, CRMO turut hadir dalam agenda penting yang dihadiri SKPK, BPN, aparat keamanan hingga perwakilan perusahaan.

Meski puluhan perusahaan sawit diundang, fokus warga justru mengarah pada dua nama: PT Laot Bangko dan PT Sawit Panen Terus (SPT)—dua perusahaan yang dinilai paling bermasalah dalam persoalan legalitas perkebunan di wilayah Sultan Daulat dan sekitarnya.

PT Laot Bangko kembali memantik kritik setelah muncul dugaan bahwa proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tidak transparan dan menyalahi prosedur. Sejumlah warga menilai batas areal konsesi perusahaan tumpang tindih dengan lahan garapan masyarakat yang telah dikelola turun-temurun. Sosialisasi juga disebut tidak pernah dilakukan secara benar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami tidak pernah diberikan penjelasan resmi. Tiba-tiba saja lahan yang kami garap sudah masuk dalam HGU perusahaan,” ungkap seorang tokoh masyarakat menjelang pertemuan.

Sementara itu, PT SPT memantik sorotan lebih tajam. Perusahaan ini disebut menguasai ribuan hektare lahan perkebunan, namun diduga tidak memiliki HGU maupun dokumen AMDAL yang menjadi syarat dasar bagi setiap perusahaan perkebunan sawit untuk beroperasi. Bagi warga, kondisi ini bukan sekadar kelalaian administratif—melainkan dugaan pelanggaran terang-terangan terhadap aturan agraria dan lingkungan. Ternasuk lahan transmigrasi yang dipersoalakan di Penuntungan kecamatan Penanggalan.

Dalam berbagai rapat teknis, sejumlah pejabat bahkan menilai manajemen perusahaan tak mampu menjelaskan dasar hukum pengelolaan lahan. “Manajernya sering hadir, tapi tidak bisa menjawab detail soal HGU. Bagaimana bisa mengelola perusahaan dengan benar jika data dasarnya saja tidak mereka kuasai?” ujar sumber internal pemerintah.

Situasi memanas ketika Wali Kota Subulussalam melalui sambutan resmi membuka rapat dengan penegasan keras: perusahaan yang tidak menuntaskan konflik, tidak taat pajak, atau melakukan kegiatan penggalian paret di luar ketentuan—termasuk PT Laot Bangko—diminta dihentikan sementara hingga seluruh administrasi diperbaiki.

Pertemuan yang digagas melalui surat resmi bernomor 400.14.1.1/170 itu dimaksudkan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat menyampaikan aspirasi terkait konflik lahan plasma, parit gajah, hingga akses jalan dalam areal perkebunan. Saat pertemuan beelangsung tampak Delfiandi, SH, MH Kasi Intel Kejaksaan negeri Subulussalam dan Kasat Intelkam AKP Fajar Harapan serius mengikuti rangkaian kunker DPR tersebut.

Warga berharap kehadiran BAM DPR RI kali ini benar-benar dapat mengurai benang kusut persoalan yang menahun, termasuk memastikan kasus dugaan pelanggaran prosedur penerbitan HGU PT Laot Bangko dan ketiadaan izin PT SPT ditindak dengan tegas. Apalagi selama ini konflik disebut seperti “tak pernah selesai” dan cenderung dibiarkan tanpa kejelasan hukum.

Dengan hadirnya Ketua Apkasindo Aceh, Kasat Intelkam Polres Subulussalam, Kasi Intel Kejaksaan, unsur Forkopimda, BPN, dan seluruh pemangku kepentingan, warga mendesak agar tidak ada lagi ruang bagi perusahaan untuk saling lempar tanggung jawab.

Konflik lahan yang berlarut-larut telah terlalu lama membebani masyarakat. Kini masyarakat Subulussalam menunggu: apakah BAM DPR RI mampu menghadirkan penyelesaian nyata, atau pertemuan ini kembali berakhir tanpa keputusan tegas.//@nton tin. **

–

Berita Terkait

Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:15 WIB

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Berita Terbaru