Diamnya Hukum, Bisunya Keadilan

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Selasa, 28 Oktober 2025 - 22:37 WIB

40466 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Di balik tawa getir Subulussalam, dua perusahaan sawit beroperasi tanpa izin lengkap, sementara hukum memilih diam.

Opini Redaksi Teropongbarat.co | 28 Oktober 2025

Sedikit ngakak — ya, ngakak getir — melihat geliat Kota Subulussalam di bawah kepemimpinan HRB. Wali kota yang dulu berapi-api berjanji akan menertibkan perusahaan nakal kini justru terlihat mesra dengan mereka. Ironinya, perusahaan belum tuntas izin Amdal dan IMB, tapi pemerintah daerah sudah sibuk “menjemput bola” bantuan CSR. Katanya demi rakyat, padahal yang ditabrak justru regulasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal, Gubernur Aceh sendiri sudah pernah menyurati PT Mandiri Sawit Bersama (MSB) II agar menghentikan sementara aktivitas operasional karena izin belum lengkap. Tapi surat gubernur seolah hanya jadi penghias meja. Buktinya, alat berat tetap beroperasi, kebun tetap panen, dan pemerintah daerah tetap tersenyum.

Dan kini, dua nama perusahaan sawit — PT MSB II dan PT SPT — menjadi bahan bisik-bisik publik. Bukan karena prestasi, tapi karena dugaan praktik bisnis tanpa izin lengkap yang dibiarkan berjalan mulus. Lebih mencengangkan lagi, kedua perusahaan itu dikabarkan menyerahkan bantuan CSR: satu unit bus dan lahan sekitar seratus hektare untuk “mendukung visi-misi pemerintah kota.”

Pertanyaan publik sederhana: CSR, atau gratifikasi terselubung?

“Diam di tengah pelanggaran bukanlah netralitas — itu keberpihakan pada kekuasaan.”

CSR seharusnya bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Tapi bila dijalankan di tengah pelanggaran izin, aroma tanggung jawab itu berubah jadi bau imbalan. Apalagi bila pemberian fasilitas dan lahan justru berbarengan dengan kelonggaran izin — maka publik wajar curiga: apakah ini kepedulian sosial, atau “investasi politik”?

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak main-main:

“Setiap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban pejabat, adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan ke KPK.”

Maka jika izin belum lengkap tapi operasi jalan terus setelah ada “bantuan” ke pemerintah daerah, bukankah itu gratifikasi versi sopan?

Lebih lucu lagi ketika aparat penegak hukum memilih diam seribu bahasa. Kepolisian, kejaksaan, hingga Gakkum KLHK — semuanya punya kewenangan menindak. Tapi seakan lupa cara membuka berkas, atau mungkin sudah kehilangan keberanian menulis laporan.

Apakah hukum di Subulussalam kini hanya berani kepada rakyat kecil, tapi tunduk di hadapan pengusaha dan kekuasaan?

“Ketika hukum tak lagi bersuara, rakyatlah yang harus menggantikannya.”

Subulussalam kini berdiri di persimpangan: taat hukum, atau taat kepentingan. Diamnya aparat bisa berarti dua hal — takut atau terlibat. Dan keduanya sama berbahayanya.

Undang-Undang Nomor tiga puluh dua Tahun dua ribu sembilan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi hak kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pelanggaran. Maka ketika aparat bungkam, masyarakat berhak bersuara. Sebab jika hukum tak lagi berani menegakkan keadilan, maka rakyatlah yang harus menggantikan suaranya.

Opini Redaksi:
Penegakan hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sebab hukum yang bisu hanyalah alat kekuasaan, bukan alat keadilan.

Berita Terkait

Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:15 WIB

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Berita Terbaru