Subulussalam, teropongbarat.co. 08/09/23. Runyamnya Pengelolaan APBK Subulussalam, Sampai Dokter Spesialis pun Mogok Kerja. Para Kepala Kampung ikutan mengancam Mogok kerja.
Kemaren yang mengancam Mogok Kerja 23 Kepala Desa dan para perangkatnya yang mengeluhkan tidak dibayarkan Gaji Perangkat desa selama tujuh bulan. Kini Giliran para Dokter Spesialis Rumah Sakit Kota Subulussalam yang kabarnya tidak dibayarkannya Gaji kontrak Honornya selama enam bulan ditahun 2023. Serta honor para medis tidak dibayar selama 4 bulan. Hal ini diketahui setelah Wakil Walikota Subulussalam Drs. Salmaza, M.A.P melakukan SIDAK ke Rumah Sakit Umum Kota Subulussalam Jum’at 08/09. Tidak menemukan 3 Orang dokter Spesialis ditempat yang biasanya hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disaat SIDAK Wakil Walikota Subulussalam Salmaza MAP meminta kepada Direktur RSUD dr. Dewi Sartika, agar segera menyelesaikan persoalan honor dokter tersebut selama 6 bulan. Alasan dokter Spesialis penyakit dalam, dokter bedah, dan dokter kandungan mogok kerja karena belum menerima kontraknya yang sudah berjalan selama 6 bulan ditahun 2023, hingga terjadi mogok kerja, berakibat terganggunya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Subulussalam itu. Ironis memang sampai pelayanan kesehatan masyarakat pun terganggu.
Sebenarnya apa yang terjadi dengan pemangku Pemerintah Kota Subulussalam hingga begitu runyamnya Pengelolaan anggaran dan perencanaan arah signal pembangunannya. Apakah sudah diambang kehancuran, apakah ini arah mengindikasikan kita harus Merger kembali ke Kabupaten induk Aceh SINGKIL? Pasca sudah dilantiknya Plt Sekda Kota Subulussalam.
Namun disatu sisi, para aktivis malah menyalahkan BAPEDDA(Badan Perencanaan Daerah) dan Keuangan Kota Subulussalam yang diduga tidak dapat bekerja sepenuh hati.
Kemana arah UANG dari Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam? Hingga kesulitannya untuk membayarkan sejumlah tagihan bagi aparatur Kampung dan gaji para dokter di Rumah Sakit umum Kota Subulussalam.
1. Belum terbayarkannya tunjangan bagi Pegawai (TPP)
2. Honor dokter 6 Bulan dan Para Medis
3. Honor perangkat Kampung selama 7 bulan
Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Putra Aceh Kota Subulussalam bolak-balik telah mengingatkan ‘Jangan lebih besar pasak daripada tiang dalam pengelolaan APBK’
“Sejak awal telah kita ingatkan pada BAPEDDA Kota Subulussalam untuk dapat merencanakan kegiatan kegiatan yang anggarannya memang tersedia di Kas Pemerintah Kota Subulussalam. Namun kenyataannya banyaknya arah pembangunan untuk memfasilitasi Kegiatan sia-sia pemborosan dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam. Walikota Subulussalam lebih percaya pada Pembisiknya” Jelas pimpinan LSM Suara Putra Aceh Kota Subulussalam.
Kepada TAPK(tim anggaran perencanaan Kota)Subulussalam diduga menjadi DALANG yang membuat defisit anggaran, harusnya Tim TAPK bertanggungjawab.
Beberapa anggaran terkesan dilakukan pemborosan, seperti Bantuan Hibah untuk KONI 2,4 Miliar ditambah tahun 2023 sebesar 1,5 Miliar. Kegiatan kegiatan serimonial menelan biaya Puluhan Miliar Termasuk UNTUK PEKAN Kesenian Aceh (PKA)1,3 Miliar, bangunan hibah dan Fasilitas gedung/barang bagi Forkopimdanya.
Sejumlah pihak meminta dilakukan penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum yang Kredibel. Hingga diketahui arahnya kemana anggaran APBK pemerintah kota Subulussalam. Apakah KPK RI harus turun ke Kota Subulussalam agar semuanya jelas. Termasuk untuk penindakan penuntasan KKN dinegeri ini bisakah diharapkan.?(TIM inv red).
