Kejari Subulussalam Periksa Sekda Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Panwaslih Rp4 Miliar

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Selasa, 21 Oktober 2025 - 15:59 WIB

40298 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam – Penanganan dugaan kasus korupsi dana hibah yang diberikan kepada Panwaslih Kota Subulussalam kian menunjukkan keseriusan dari Kejaksaan Negeri Subulussalam. Setelah memeriksa sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, kini giliran Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, H. Sairun, yang dimintai keterangan oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari.

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari langkah pendalaman terhadap proses pencairan dan penggunaan dana hibah senilai Rp4 miliar yang disalurkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Pilkada. Pemanggilan pejabat setingkat Sekda diduga berkaitan dengan peran strategisnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK), sehingga keterangannya dianggap penting dalam menelusuri alur kebijakan, persetujuan administratif, serta mekanisme penyaluran dana yang diduga menyimpang.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Subulussalam, Anton Susilo, SH, membenarkan bahwa Sekdako Sairun beserta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Subulussalam, Khairunas, SE, telah memberikan keterangan resmi. Dari penjelasannya, dana hibah tersebut memang ditetapkan melalui TAPK untuk diberikan kepada Panwaslih, sedangkan administrasi anggaran berada dalam DPA Kesbangpol. Namun begitu, pengelolaan dana setelah pencairan berada sepenuhnya di tangan Panwaslih.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anton mengungkapkan bahwa penyelidikan masih berfokus pada pembuktian prosedur dan pertanggungjawaban anggaran. Jika nanti hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menyimpulkan adanya kerugian negara, maka peningkatan status perkara ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. Menurutnya, seluruh proses akan dilakukan secara objektif, tanpa intervensi atau toleransi terhadap praktik korupsi.(21/10).

Perhatian publik terhadap perkara ini semakin meningkat setelah Kejari Subulussalam juga mulai mengusut perkara dugaan korupsi Dana Desa di Gampong Bukit Alim, Kecamatan Longkib. Kedua kasus tersebut awalnya dilaporkan secara lisan oleh dua lembaga swadaya masyarakat, yakni LSM Suara Putra Aceh dan LSM Aliansi Peduli Indonesia (API), kemudian mwnyurati kejaksaan yang menilai terdapat dugaan penyimpangan sistematis dalam pengelolaan anggaran negara.

Pimpinan LSM Suara Putra Aceh, Antoni Tinendung, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan dokumen serta data awal kepada kejaksaan. Menurutnya, terdapat pola penyalahgunaan anggaran yang tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara negara di tingkat lokal.

Kasi Pidsus Kejari Subulussalam juga menampik adanya upaya kompromi atau penyelesaian secara diam-diam dalam kasus ini. Ia memastikan bahwa penanganan perkara berjalan secara prosedural, menunggu hasil resmi perhitungan kerugian negara dari BPKP. Keterangan ini diperkuat oleh pernyataan Kasi Intel Kejari yang menyebut bahwa kedua kasus tersebut ditangani secara simultan, tanpa adanya pemisahan fokus atau pengistimewaan terhadap pelaku.

Sementara itu, masyarakat sipil yang diwakili oleh Adi Subandi, salah satu pimpinan LSM API, mendesak Kejaksaan Negeri Subulussalam untuk bergerak cepat menetapkan tersangka. Ia menilai ketegasan aparat penegak hukum dalam waktu dekat sangat penting sebagai bukti bahwa hukum berjalan tanpa pandang bulu. Subandi menekankan bahwa anggaran yang diselewengkan merupakan uang rakyat, sehingga siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum.

Selain dua kasus utama tersebut, Kejari Subulussalam saat ini juga sedang menangani proses penyelidikan lanjutan terhadap kasus mafia tanah di Longkib, dengan fokus pada praktik manipulasi dokumen, klaim ganda kepemilikan tanah, serta potensi penyerobotan lahan milik negara. BPKP turut dilibatkan untuk mengarahkan langkah inventarisasi ulang terhadap ratusan hektare lahan yang diduga bermasalah.

Rangkaian penegakan hukum ini menjadi ujian besar bagi Kejaksaan Negeri Subulussalam dalam menjaga kepercayaan masyarakat, terutama di daerah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara yang selama ini kerap luput dari sorotan. Warga kini menanti langkah pasti aparat dalam mengungkap para pihak yang terlibat dan membawa keadilan atas nama kepentingan publik.///@tim Inv.

Berita Terkait

Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:15 WIB

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Berita Terbaru