Subulussalam, teroponggbarat.co. 18/07/23. Tingginya harga ecer Gas LPG Subsidi dikota Subulussalam, sekaligus langkanya Gas LPG Untuk rakyat Miskin (Subsidi) membuat Pimpinan Ormas Laki Kota Subulussalam dan LSM Suara Putra Aceh, geram pada Dinas UKM dan APH untuk dapat segera menuntaskan kebutuhan masyarakat yang telah diatur dalam Undang Undang.
Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia ( LAKI ) DPC Kota Subulussalam mengutuk pangkalan Elviji 3 kg bersubsidi yang tidak patuhi Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 01/M-DAG-/PER/I/2008. Tentang Ketentuan Impor LIQIUEFIED PETROLEUM GAS /LPG DAN TABUNG LPG 3 Kg.
Juga di perkuat dalam Keputusan Walikota Subulussalam No.185.45/187/2018 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefiet Petroleum GAS Tabung 3 Kilogram Dalam Wilayah Kota Subulussalam dan Keputusan Gubernur Aceh No.541/619/2017
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sesuai dengan hasil investigasi ormas LAKI dan LSM Suara Putra Aceh Kota Subulussalm bahwa di lapangan terkait penyaluran LPG 3 kg, tidak sesuai dengan peraturan atau Qanun kota Subulussalam, sehingga menimbulkan lonjakan harga ECER dan tidak sesuai dengan HET Kota Subulussalam sehingga didapati mencapai Rp 30.000 s/d 35.000/tabung/ 3Kg.
Kenaikan Harga ECER Gas LPG 3kg Itu akibat dari kebebasan para pedagang /pangkalan penyalur LPG menjual secara gelondongan kepada para tengkulak atau masyarakat yang menjual LPG TANPA IJIN bahkan menjual kepada sejumlah Rumah makan dan Pengusaha Kuliner yang tidak pantas memakai
menggunakan LPG 3kg tersebut.
Ormas LAKI menganggab kejadian ini akibat Lemahnya Pengawasan dari Pihak Dinas UMKM Kota Subulussalam maupun Aparat penegak hukum untuk mengawasi Penyaluran LPG 3Kg Bersubsidi di kota Subulussalam, sehingga sangat merugikan Masyarakat Miskin yang harus membeli LPG 3Kg dengan harga diatas Het.
Untuk itu kami dari Ormas LAKI DPC KOTA Subulussam Sebagai Pungsi Kontrol Sosial meminta kepada Dinas UMKM dan aparat Hukum untuk segera mencabut Ijin Pangkalan pengecer bila tidak mematuhi aturan yang berlaku juga kami meminta kepada Walikota Subulussalam untuk segera mengepaluasi kinerja para Dinas yang dianggab lemah tidak mampu bekerja sesuai dengan Tupoksinya hingga merugikan nasib orang miskin.
Belum lagi mengenai Keamanan dan keselamatan lingkungan terkait resiko kebakaran rumah warga akibat bebasnya masyarakat melakukan penjualan atau pengceran BBM dan Gas LPG di warung -warung kecil tanpa ijin. Kegiatan ini juga tanpa memikirkan resiko dampak dapat terjadinya kebakaran’ pungkas Rambe.
Pimpinan LSM Suara Putra Aceh saat memberi tanggapannya distributor LPG itu yang paling perlu ditindak tegas oleh APH diduga akibat ulahnya yang memperlakukan Sejumlah Pangkalan, sehingga pangkalan Gas LPG berani menaikkan harga Nett LPG yang harusnya disubsidi.
Kemudian kita melihat banyaknya ASN / PNS juga malah memakai LPG Subsidi, jatah masyarakat miskin ini. Sehingga kelangkaan LPG acap kali terjadi. Harusnya ASN/ PNS Abdi Negara inipun TAU DIRI mana yang menjadi Hak dan mana yang menjadi kewajibannya sebagai Abdi Negara. Jujur, tranparan serta akuntabel dapat dipertanggungjawabkan seluruh tindakannya secara dunia dan Ahirat, harusnya meningkat kecerdasan ESQ para Abdi Negara dan keluarga Abdi negara ini.
“Pada akhirnya ASN/PNS itu jadi contoh teladan, panutan memiliki Integritas yang tinggi untuk ikut serta membantu perekonomian masyarakat yang lagi terpuruk”. Kata Anton Tinendung Pimpinan LSM Suara Putra Aceh Kota Subulussalam. ///Imron Cibro
