Menteri ATR/BPN Tetapkan Standar Waktu Layanan Pengukuran Tanah dan Peralihan Hak

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 10:19 WIB

4093 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Semarang | TeropongBarat.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat transformasi layanan pertanahan dengan menetapkan standar waktu pelayanan yang lebih pasti, transparan, dan terukur bagi masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, salah satu langkah utama transformasi tersebut adalah penerapan Pengukuran Terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan. Kebijakan ini mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026.

Nusron mengatakan, melalui sistem tersebut masyarakat akan mendapatkan kepastian jadwal pengukuran dengan masa tunggu maksimal tujuh hari sejak permohonan diajukan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

«“Nanti masa tunggu pengukurannya maksimal tujuh hari. Ada kepastian kapan diukurnya, jangan sampai tidak ada kepastian. Gunakan pendekatan first in, first out, yang datang duluan diukur duluan dan masa tunggunya tujuh hari,” ujar Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah di Semarang, Jumat (31/7/2026).»

Setelah proses pengukuran dilakukan, penyelesaian pekerjaan hingga terbit Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan maksimal lima hari.

Dengan demikian, total waktu pelayanan sejak permohonan pengukuran diajukan hingga PBT diterbitkan ditargetkan paling lama 12 hari.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengubah pola pelayanan pertanahan menjadi lebih tertib sekaligus memberikan kepastian waktu kepada masyarakat. Pemohon juga dapat memantau dan mengetahui tahapan pelayanan yang sedang diproses.

Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pengukuran dengan waktu lebih cepat, Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan layanan premium dengan tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Peralihan Hak Ditargetkan Rampung 10 Hari Kerja

Transformasi pelayanan tidak hanya menyasar proses pengukuran tanah. Kementerian ATR/BPN juga menetapkan percepatan standar waktu untuk layanan Peralihan Hak.

Menteri Nusron menetapkan target penyelesaian Peralihan Hak paling lama 10 hari kerja, yang dihitung setelah proses verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selesai.

Skema pelayanan tersebut dibagi dalam beberapa tahapan. Verifikasi BPHTB ditargetkan selesai dalam tiga hari, kemudian proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditargetkan selesai dalam dua hari.

Selanjutnya, pemohon diberikan waktu maksimal lima hari untuk memenuhi seluruh persyaratan sekaligus melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) dan PNBP.

Dengan pembagian waktu tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian mengenai proses dan batas waktu penyelesaian layanan peralihan hak.

Dorong Integrasi Data BPHTB dan Pertanahan

Nusron juga menyoroti pentingnya percepatan proses verifikasi BPHTB yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Menurutnya, apabila proses verifikasi di daerah berjalan lambat, Kementerian ATR/BPN akan mendorong percepatan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/Kepala BPN.

«“Kalau pemerintah daerah lama, kita akan membuat Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri ATR/Kepala BPN,” jelasnya.»

Setelah surat edaran tersebut ditandatangani, seluruh Kantor Pertanahan diinstruksikan segera menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah.

Langkah ini ditujukan untuk mempercepat proses verifikasi BPHTB sekaligus mendorong integrasi data Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).

Integrasi tersebut diharapkan dapat mengurangi proses administrasi yang berulang dan mempercepat pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Nusron: Permudah Layanan, Jangan Dipersulit

Di hadapan jajaran Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, Nusron menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Ia meminta seluruh petugas mengedepankan kemudahan, kepastian, dan transparansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

«“Transformasi layanan menjadi nomor satu dan kata kuncinya hanya satu, yaitu permudah layanan buat masyarakat. Jangan dipersulit. Sekali lagi, permudah layanan,” tegas Nusron.»

Menurutnya, transformasi layanan bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi merupakan upaya membangun pelayanan pertanahan yang memberikan kepastian waktu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam kegiatan pembinaan tersebut turut hadir Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima Mohammad; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad; Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Sri Pranoto beserta jajaran; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta Sepyo Achanto beserta jajaran.

(Anton-MBN)

Berita Terkait

KAPOLRESTA BANYUWANGI BARU MENJABAT, SUDAH MEMBUAT KECEWA RAKYAT
Membangun Generasi Tangguh Melalui Pemantapan dan Serah Terima Jabatan Dewan Penggalang MTs Negeri 3 Sidoarjo
PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN B DUMAI
MADAS SEDARAH Menuju Organisasi Modern Tumbuh Berkembang dan Mengakar Serta Mampu Diterima Masyarakat 
Cegah Kebakaran Hutan, Kodim 0819 Pasuruan Intensifkan Patroli dan Imbau Warga Jaga Kelestarian Hutan
Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran
Peduli Kesehatan Generasi Penerus, Babinsa Kayukebek Dampingi Posyandu
Diduga Abaikan Keterbukaan Informasi Publik, Kades Bulupitu Kecamatan Gondang legi Dipertanyakan: APBDes Tak Terpampang

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:35 WIB

Tepung tawar ambulans Yanpa Yanja, bantuan untuk pelayanan gratis masyarakat Kecamatan Air Putih

Selasa, 17 November 2026 - 08:56 WIB

Polsek Air Putih Amankan Dua Pria Diduga Operator Judi Online di Rumah Sewa Desa Tanah Merah

Selasa, 17 November 2026 - 07:12 WIB

Polres Batu Bara intensifkan patroli malam, antisipasi begal dan kejahatan jalanan

Selasa, 17 November 2026 - 07:05 WIB

Bupati Batu Bara Terima Audiensi Pengurus Lasqi Nusantara Jaya Sumut, Bahas Persiapan Muswil I*

Selasa, 17 November 2026 - 02:59 WIB

Aktivitas ilegal Logging Mulus Tanpa Hambatan, Siapa “Sutradara” di Balik Pembalakan Liar Toba?

Senin, 16 November 2026 - 23:08 WIB

RY Bantah Narasi di Akun TikTok Suara Bicara karena Lakukan Opini Hoax dan Mencemarkan Nama Baiknya

Senin, 16 November 2026 - 21:30 WIB

Peringati HKN ke- 62 Pemkab Langkat Pacu Kualitas Layanan Kesehatan

Senin, 16 November 2026 - 19:43 WIB

Polres Binjai Laksanakan Operasi Zebra Toba 2026 Selama 14 Hari Kedepan dan Tertibkan Pelanggaran Lalu Lintas

Berita Terbaru