Pemko Subulussalam Bungkam Soal Defisit: Wartawan Tuntut Jawaban, UU KIP Bicara Lain

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Senin, 6 Oktober 2025 - 23:14 WIB

40115 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam, teropongbarat.co. Sudah lebih dari sepekan surat terbuka wartawan beredar di media lokal, meminta klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota Subulussalam soal defisit anggaran daerah. Namun hingga kini, balasan dari Balai Kota belum juga datang — sunyi seperti saldo kas yang kian menipis.

Surat itu bukan surat biasa. Ia lahir dari permintaan Kepala BPKAD sendiri, yang menyarankan agar wartawan menulis pertanyaan secara tertulis untuk dijawab resmi. Janji jawaban itu, rupanya, ikut tenggelam bersama angka-angka defisit yang tak kunjung jelas.

Padahal, hak publik untuk tahu dijamin undang-undang. Pasal 22 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan: badan publik wajib memberi jawaban tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak permintaan diterima, dan bisa diperpanjang 7 hari kerja dengan alasan tertulis.
Artinya, Pemko punya waktu maksimal 17 hari kerja — bukan 17 kali rapat koordinasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di tengah perdebatan angka, publik dihadapkan pada dua versi defisit: Rp258,9 miliar dan Rp54 miliar hingga September 2025. Angka mana yang benar, tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, media dan masyarakat kini menuntut satu hal: transparansi.
Defisit boleh terjadi, tapi defisit kejujuran tak bisa ditoleransi.

Wartawan Subulussalam menilai, keterbukaan soal keuangan daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ujian moral bagi pemerintah. Apalagi, defisit yang disebut “menyusut” justru memunculkan pertanyaan baru: bagaimana nasib defisit lama yang belum tuntas?

Sampai berita ini diturunkan, belum ada surat resmi dari Pemko Subulussalam. Kantor Wali Kota tetap beraktivitas seperti biasa, sementara publik menunggu, seperti menunggu janji kampanye yang belum lunas.
Dalam negara hukum, diam bukan emas — apalagi bila menyangkut uang rakyat.(@). Antoni tinendung.

Berita Terkait

Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 10:34 WIB

Kasdim 0116/Nagan Raya yang mewakili Dandim Hadiri Apel Gabungan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026

Rabu, 18 November 2026 - 08:50 WIB

Babinsa Koramil 05 Darul Makmur Dampingi Pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke Sekolah

Rabu, 18 November 2026 - 08:48 WIB

Babinsa Pos Ramil Tripa Makmur Komsos dengan warga Desa binaan

Rabu, 18 November 2026 - 08:43 WIB

Komsos Dengan Pemuda di Desa Binaannya,ini peaan Babinsa 06 Kuala Pesisir

Rabu, 18 November 2026 - 08:40 WIB

Babinsa Koramil 01/Kuala Dampingi Pengantaran MBG ke Sekolah-Sekolah

Rabu, 18 November 2026 - 08:38 WIB

Terjalin Hubungan Baik, Babinsa Koramil 04 Beutong Laksanakan Komunikasi sosial Dengan Warga Binaan

Rabu, 18 November 2026 - 08:34 WIB

Babinsa Dampingi Penerimaan Perlengkapan KDKMP Desa Bonto Majannang, Dukung Kesiapan Operasional Koperasi

Selasa, 17 November 2026 - 18:07 WIB

Banyak warga di sini yang tahu persis kejadiannya,” ungkap SM dengan nada geram.

Berita Terbaru