Subulussalam, teropongbarat.co.11/09/23. Pelaksana Tugas Sekertaris Daerah Syairun, S.Ag.M.Si menyampaikan pesan pentingnya atas ketidak beresan pengelolaan keuangan Daerah Kota Subulussalam sebagaimana harapan Pemko Subulussalam.
Plt Sekda Kota Subulussalam menjelaskan beberapa hal terpenting seputar banyaknya para SKPK yang tidak patuh pada pimpinan, serta adanya Oknum di Dinas Keuangan yang tidak mengutamakan pembayaran atas kebutuhan Publik dan pelayanan kesejahteraan pada Pegawai Negeri Sipil diwilayah Pemko Subulussalam. Diakuinya TAPK Akar dari Persoalan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam Tahun anggaran 2023.
Kuasa BUD lebih Fokus membayarkan pada kegiatan kegiatan Fisik, bukan untuk kebutuhan masyarakat/publik. Belanja Pegawai, termasuk Tunjangan TPP, kita akan bayarkan ditahun 2023 ini. Hanya saja waktunya belum tentu bisa kita pastikan. Mereka Dinas Keuangan tidak patuh pada atasan, hingga menyalahi prosedur pengelolaan Keuangan daerah.” Jelas PLT Sekdako Subulussalam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan inilah sehingga Kita menyampaikan Soal Carut Marut Keuangan. Sekda Kota Subulussalam Sebut Ada Dugaan Oknum di BPKD Bermain.
Sekda Sairun menuturkan, bahwa sesuai arahan pimpinan, Sairun langsung mencek rekening giro keuangan di Bank untuk mengetahui secara rinci kemana uang yang disalurkan mengingat banyaknya honor untuk kepentingan umum belum dibayarkan.
” tadi saya barusan ke bank untuk mencek rekening giro milik Pemko. Dan ternyata ada beberapa paket pekerjaan fisik yang dibayarkan. Sementara, dana untuk kepentingan umum sesuai arahan pimpinan seperti, honor tenaga kebersihan, tenaga medis dan kesehatan, Sat Pol PP dan honor lainnya yang menyangkut kepentingan publik belum di bayarkan ” ungkap Sairun kepada wartawan saat menghadiri rapat internal SKPK di gedung LPSE, Senin (11/9/2023).
Menurut Sairun, sebelumnya pimpinan termasuk dirinya telah menyampaikan kepada pihak BPKD agar mengutamakan pembayaran honor kepentingan publik dan jika ada yang sisa boleh dibayarkan paket pekerjaan fisik. Namun, nyatanya malah dilakukan pembayaran yang lain diluar kepentingan publik. ” sebelumnya kami sudah menyampaikan jika uang sudah masuk diutamakan pembayaran untuk honor-honor yang menyangkut kepentingan publik. Tapi saya mendapat informasi hal itu tidak dilakukan termasuk honor tenaga kesehatan. Untuk membuktikan makanya saya langsung cek rekening giro kemana penyaluran dilakukan ” tambah Sairun.
Saat ditanyai siapa oknum di BPKD yang bermain, Sairun tidak menyebut secara langsung. Namun, Sairun mengatakan yang ada wewenang untuk melimpahkan dari BPKD ke Bank adalah adalah Kuasa BUD.
Pelaksana Tugas Sekda Sairun pun mengatakan “saat ini pimpinan memerintahkan dirinya untuk mengambil tindakan tegas untuk melakukan pembenahan manajemen di keuangan agar kedepan tidak terjadi seperti saat sekarang. Jelas PLT Sekdako Subulussalam diluar ruang rapat LPSE Kota Subulussalm”. Jelas Sairun sebagai PLT Sekdako Subulussalam tersebut.//Anton Tin
