Subulussalam-Aceh, teropongbarat.co. Setelah penantian panjang dan melewati beberapa kali penundaan, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) tahun 2025 dalam sidang paripurna Kamis malam, 6 Maret 2025. Sidang yang dipimpin oleh Ade Fadly Pranata Bintang, S.Ked., ini dihadiri oleh Walikota Subulussalam, HRB, Wakil Walikota, Mhd Nasir, dan sejumlah anggota DPRK. Sidang molornyang dijadwalkan pukul 22.00 WIB akhirnya dimulai sekitar pukul 22.50 WIB.
Pengesahan APBK ini menandai berakhirnya masa tunggu yang cukup panjang, menjadikan Subulussalam sebagai salah satu daerah terlambat di Aceh dalam mengesahkan anggaran belanja daerahnya. Namun, proses pengesahan ini tidak lepas dari sorotan tajam dari beberapa fraksi terhadap kinerja pemerintah kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi Golkar dan Mergeggoh menekankan pentingnya peningkatan capaian visi misi Walikota terkait pembagian lahan bagi petani sawit dan masyarakat miskin. Mereka juga mendesak pemerintah untuk segera membayarkan gaji honorer dan tunjangan insentif pegawai.
Senada dengan itu, Fraksi Hanura mengingatkan pentingnya pembayaran honor guru ngaji, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mendukung visi Subulussalam sebagai kota santri. Hal ini perlu diwujudkan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
Fraksi Rabbani menambahkan pentingnya konsistensi, efisiensi anggaran, dan komitmen untuk meningkatkan pendapatan daerah. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dan desakan dari berbagai fraksi, pada akhirnya keempat fraksi di DPRK Subulussalam menyetujui pengesahan APBK 2025 secara bersama-sama.
Pengesahan APBK 2025 ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Subulussalam, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan honorer, guru ngaji, dan pemerataan pembangunan. Namun, tekanan dari berbagai fraksi untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tetap menjadi perhatian utama ke depan.//Anton Tin**
