Subulussalam, Aceh – Ratusan perangkat desa di Kota Subulussalam mengancam akan mengepung kantor Walikota jika honor mereka yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) tidak segera dicairkan. Hingga H-10 Lebaran Idulfitri 1446 H, belum ada kejelasan dari Pemerintah Kota Subulussalam terkait pembayaran hak mereka.
Situasi ini semakin panas setelah para kepala desa (keuchik) melakukan walkout dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Simpang Kiri yang digelar di aula Bappeda Kota Subulussalam pada Kamis (20/3). Para kepala desa mempertanyakan kepastian pencairan honor perangkat desa, namun tidak mendapat jawaban konkret dari Asisten II Pemko Subulussalam, Jhoni Arizal.
Camat Simpang Kiri, Zhairulsyah, membenarkan aksi walkout tersebut. “Mereka mempertanyakan kejelasan pembayaran ADD dan APBK untuk honor perangkat desa selama tujuh bulan di tahun anggaran 2024 dan tiga bulan di 2025. Saya mendukung aspirasi tersebut,” ujarnya. Akibat aksi ini, Musrenbang tingkat kecamatan pun tertunda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan terhadap Walikota Haji Rasyid Bancin (HRB) semakin menguat. Perangkat desa menilai lambannya pencairan anggaran ini mencerminkan buruknya pengelolaan keuangan daerah. Mereka juga mempertanyakan transparansi regulasi penggunaan ADD dan APBK yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama dalam memenuhi hak-hak aparatur desa.
“Kami ingin tahu, di mana sebenarnya dana ini tersendat? Jangan sampai regulasi ADD dan APBK justru disalahgunakan untuk kepentingan lain,” kata Iswandi, seorang perangkat desa dari Subulussalam Timur.
Perangkat desa menuntut kepastian hukum terkait regulasi pencairan dana desa dan meminta Pemerintah Kota Subulussalam lebih transparan dalam mengelola anggaran. Jika hingga akhir pekan ini tidak ada kejelasan, mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran di kantor Walikota.
Sampai berita ini diturunkan, Ketua APDESI Kota Subulussalam belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan perangkat desa. Sementara itu, Pemko Subulussalam diharapkan segera memberikan solusi guna menghindari eskalasi ketegangan menjelang Lebaran.//TIM.inv.
