Kota Subulussalam, Aceh – Skandal pelatihan Rp 2,4 miliar di Medan kembali menguak fakta mengejutkan. Usulan pelatihan pertukangan dan kelistrikan senilai miliaran rupiah yang diduga diselipkan oknum pejabat tertentu, ternyata bukan berasal dari musyawarah warga. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan adanya kongkalikong dalam proyek pelatihan mewah yang menelan biaya Rp 30 juta per peserta.
LSM Aliansi Peduli Indonesia (API) Kota Subulussalam semakin gencar menyoroti kejanggalan ini. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK), Hamdansyah, kembali menegaskan ketidaktahuannya akan detail pelatihan yang diselenggarakan oleh Global Edukasi Prospek (GenPro). Ia menekankan bahwa DPMK hanya bertugas memberikan edukasi dan pengawasan, bukan mengelola dana pelatihan yang sudah disetujui melalui… musyawarah desa yang dipertanyakan keabsahannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua LSM API, Adi Subandi, menganggap pernyataan Hamdansyah sebagai pengakuan implisit atas adanya penyimpangan. Ia menduga kuat adanya oknum yang memanfaatkan celah sistem untuk memasukkan usulan pelatihan fiktif ke dalam APBDes. Desakan kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus ini semakin menguat.
Global Edukasi Prospek (GenPro), melalui perwakilannya Wandi, tetap bersikukuh pelatihan akan berjalan sesuai jadwal (Undangan No. 003/GenPro/III/2025). Namun, keengganan Wandi memberikan keterangan lebih lanjut semakin menimbulkan kecurigaan.
Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Desa Kota Subulussalam Drs Hawari menegaskan ketidakikutsertaan mereka dalam inisiasi pelatihan. Mereka hanya memfasilitasi musyawarah desa, dan menyatakan tidak pernah menemukan usulan pelatihan tersebut dalam musyawarah. Pernyataan ini semakin menguatkan dugaan bahwa usulan pelatihan adalah “siluman” yang diselipkan tanpa sepengetahuan warga.
Kasus ini bukan hanya soal transparansi anggaran, tetapi juga tentang kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Apakah usulan pelatihan tersebut benar-benar mewakili aspirasi warga, atau hanya akal-akalan oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan? Pertanyaan ini harus dijawab secara tuntas melalui investigasi yang transparan dan akuntabel. Publik Subulussalam menantikan keadilan dan pengungkapan dalang di balik skandal ini.//Tim Inv.
