Pasca Banjir dan Longsor | Bireuen, Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) ALASKA Universitas Almuslim, Bireuen, melakukan Survey Perubahan Morfologi Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan, Kamis, 1 Januari 2026.
Kegiatan dilaksanakan Mapala ALASKA Universitas Almuslim dengan dukungan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Cabang Bireuen serta partisipasi mahasiswa Universitas Almuslim
Kegiatan survei dimulai pukul 14.00 hingga 17.30 WIB, dimulai dari Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli, dan berakhir di Jembatan Pante Lhong–Kubu, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tim survey merupakan anggota Mapala Alaska dipimpin tim air dipimpin Captain Fikri Agustin, pendayung Muhammad Alda, Saifa Arianda, Wiranda Saputra, Imam Apriliansyah, Afriza Fanni, dan Waisul Qarani.
Survey dilakukan sebagai respons atas bencana banjir dan longsor yang menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang serius di sepanjang aliran sungai, ujar Hafizam didampingi Fikri Agustin kepada media.
Menurutnya survey bertujuan untuk melihat secara langsung dampak bencana ekologis, sekaligus menjadi sarana edukasi publik lintas lapisan sosial mengenai pentingnya pembenahan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.
DAS Krueng Peusangan memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakat, namun tekanan lingkungan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan kerentanan wilayah ini terhadap bencana hidrometeorologi.
Banjir dan longsor yang terjadi telah menyebabkan hilangnya rumah warga dan rusaknya lahan masyarakat di sepanjang bantaran sungai.
Berdasarkan data geografis awal yang dihimpun melalui citra Google Earth dan platform Bhumi ATR/BPN Indonesia, tim mengidentifikasi sedikitnya 105 unit rumah hilang di sepanjang jalur pengarungan yang dilalui.
Selain permukiman, bencana ini juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur penghubung, terputusnya lima unit jembatan rangka baja dan satu jembatan kayu gantung.
Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pada sejumlah segmen, alur sungai mengalami pelebaran signifikan akibat erosi tebing yang masif.
Perubahan morfologi ini berkorelasi dengan indikasi aktivitas galian C, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, serta deforestasi yang melemahkan fungsi alami DAS sebagai pengendali aliran dan penahan sedimen.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penegakan aturan pemanfaatan ruang dan ketentuan hukum terkait penanaman serta penggunaan lahan di bantaran sungai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya air.
Survey dilakukan dengan metode pengarungan sungai menggunakan rubber boat atau rafting untuk menjangkau area yang sulit diakses dari darat.
Selama pengarungan, tim melakukan estimasi visual penampang sungai, kondisi tebing, serta dokumentasi lapangan menggunakan kamera smartphone dan pengambilan citra udara dengan drone.
Tim yang terlibat telah memiliki keterampilan dasar water rescue, meskipun belum bersifat sempurna, sehingga aspek keselamatan tetap menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan kegiatan.
Dokumentasi udara dan visual dilakukan oleh Iqram Maulana sebagai pilot drone dan dokumentator, sementara dukungan transportasi darat ditangani oleh Hafizh sebagai pengemudi.
“Survey ini merupakan upaya awal untuk membaca ulang kondisi ekologis DAS Krueng Peusangan secara objektif, agar kebijakan pasca bencana tidak mengulang kesalahan yang sama,” ujar perwakilan Mapala ALASKA Universitas Almuslim.
Hasil awal survey menunjukkan bahwa data lapangan yang diperoleh tergolong cukup lengkap, mencakup foto, video, rekaman drone, serta analisis spasial awal berbasis citra satelit.
Temuan ini menegaskan bahwa penanganan pasca bencana tidak dapat berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan pengelolaan lingkungan.
Ke depan, hasil survey ini diharapkan dapat mendorong evaluasi aktivitas pemanfaatan ruang di sepanjang DAS Krueng Peusangan, penguatan pengawasan lingkungan, serta penerapan aturan bantaran sungai secara konsisten.
Kasus DAS Krueng Peusangan mencerminkan tantangan pengelolaan daerah aliran sungai di banyak wilayah Indonesia yang rawan bencana hidrometeorologi, sehingga membutuhkan komitmen kebijakan yang lebih tegas dan berkelanjutan.
