Subulussalam, waspada24.com.Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) Diminta Lidik Dugaan Awal bukti Penyimpangan 600 Juta Rupiah Perdesa, bangunan Septytank di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam tahun anggaran 2024, agar terhindar kerugian negara sejak dini dengan dalih FEE dari oknum-oknum tertentu yang mengaku melobi dan pemilik kegiatan tersebut.
Dirundung masalah. Rawannya Penyimpangan, Anggaran Pembangunan Septytank Untuk Per Desa di Kecamatan Penanggalan kota Subulussalam (09/12/24). Semakin disoroti masyarakat karena telah menerima dua kali pencairan guliran dana DAK tersebut dinilai banyak pihak tak sesuai dengan progres dan asal jadi.
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi tahun anggaran 2024 yang menghabiskan 600 Juta lebih, harus dilaksanakan tepat sasaran dan tidak berbau korupsi bagi pengelola pembangunannya. Dari sebuah investigasi ditemukan diduga pengelola membeli bahan termurah dan tidak memasukkan salah satu komponen septytank hingga berdampak mengurangi kwalitas pembangunan MCK untuk warga Kecamatan Penaggalan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu juga dikhawatirkan Anton Tinendung Pimpinan LSM Suara Putra Aceh Kota Subulussalam.
Ditegaskan Pimpinan LSM Suara Putra Aceh ” Dinas inspektorat saya minta segera memastikan Penerima dan bahan bangunan tersebut supaya memastikan penerimaan sebelum dan sesudah dilakukan pembangunan, ini salah satu pertanda indeks standard kelayakan hidup warga, jadi pembangunan itu jangan disepelekan. Kita minta Penyidik inspektorat kota bersama Tipikor, Tipidsus Lidik pengumpulan data, dokumen serta pola penyimpangan berjemaah anggaran pembangunan Septytank tersebut.” Ungkapnya, Senen (9/12/2024)
“Saya minta kepada dinas terkait agar melakukan pendataan dan verifikasi, pengawasan dengan baik, jika diperlukan lakukan pendataan dalam suatu musyawarah masyarakat desa sehingga penerima bantuan nantinya adalah layak, tepat masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kita berharap jangan sampai ada yang tidak tepat sasaran, atau terjadinya penyimpangan anggaran bagi kelompok pelaksana, bentuk pola penyimpangan anggaran kita minta dilidik sejak dini, jangan sempat terlalu banyak merugikan keuangan Negara ” Kata Anton Tinendung.
Dirinya melanjutkan, Kepada Dinas teknis juga saya minta untuk menjelaskan kepada masyarakat, bahwa program tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui DAK, jangan dilakukan penyimpangan anggaran lagi.
“Kita tahu, sekarang ini adalah masa kritisnya warga, jadi hal ini perlu saya ingatkan agar jangan sampai program yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat (DAK) tersebut diklaim oleh pihak-pihak tertentu dengan cara meminta FEE dengan dalih sebagai pemilik programnya, hingga dengan dasar itu mereka mengorbankan bangunan visiknya.” Terang Pimpinan LSM Suara Putra Aceh.
Menurutnya, Masyarakat harus diberi pemahaman tentang itu, hal tersebut penting supaya tidak ada yang melakukan penggiringan opini bahwa penerima bantuan tangki septik harus menyalahgunakan anggaran pada pihak tertentu.
“Data yang kami terima, sasaran penerima manfaat fasilitasi pembangunan tangki septik individual tahun anggaran 2024 se-Kota Subulussalam sejumlah Kepala Keluarga. Program tersebut telah dilaksanakan dalam beberapa Kampong diberbagai kecamatan, terkhusus kecamataan Penaggalan desa Kuta Tengah” jelasnya.
“Saya mengajak tokoh masyarakat, insan pers dan LSM agar terlibat memantau dan memberi masukan terkait pembangunan tangki septik agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran serta manfaatnya betul-betul dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan” Pungkas Anton Tinendung.
Sejumlah kepala desa seperti Kampong penuntungan, Jontor, dikompirmasi Via Wa malah bungkam terkait progres dan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan Septytank tersebut.
Sementara Kepala desa Kuta Tengah kecamatan penanggalan menjelaskan Anggaran pembangunan septy tank tersebut sebesar 600 jt dari anggaran DAK. Dan membantah terkait adanya pemberitaan miring salah satu medya online.
“Enggak mungkin kegiatan masuk ke desa kita kita nggak tau. Tapi karna memang pekerjaan nya memang belum selelsai nya itu. Tapi sebagian sudah selesai orang itu kan hanya memasukkan kemedia yang belum di kerjainnya. Sebagian nya tinggal memasang seng nya tapi kekmana lah warga kita ini kadang udah kita upayakan menarik dari pemko pembagunan untuk memajukan desa kita terus belum pun selesai sudah di ributkan. Itu makanya pening kepala desa, Pikiran masyarakat begitu dikerjakan langsung selesai tau nya dia uang bertahapnya keluar nya”
“Pengerjaan lagi bertahap Pak. karna memang belum selesai nya kegiatannya. Apabila memang ada yang belum sesuai kan, memang lagi pengerjaan dan paham jugalah kita cuaca pun lagi musim hujan.”
“Kalo memag sudah selesai, sudah serah-terima dan tidak sesuai baru bisa komplain warga.
Dan sejauh ini warga belum ada komplain sama saya bang. Tapi ada beberapa media yang mengadu domba mempertanyakan MCK jadi wajar lah warga bingung karna belum selesai, karna kan kegiatan lagi bertahap satu-satu, nya Dikerjakan. Tidak semua nya langsung siap itu pun saya upayakan untuk supaya lebih maksimal pengerjaannya.” .jelas kepala desa Kuta Tengah saat dimintai tanggapannya.
Selain itu menurut LSM Suara Putra Aceh “pembangunan ini juga dengan syarat masyarakat yang belum punya tangki septic tank, septic yang rusak sehingga mencemari lingkungan dan septic yang tidak standart. Ini yang harus diutamakan” Jelasnya.
Diketahui dari hasil Penelusuran Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP Kota Subulussalam, ada sembilan desa yang menerima pembangunan skala septik individual tersebut masing-masing dana Rp.600 juta Rupiah.
1.Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan
2.Desa Kuta Tengah, Kecamatan Penanggalan
3. Desa Lae Moteng.
4.Desa Penuntungen
5.Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri
6.Desa Sikalondang
7.Desa Subulussalam Selatan
8.Desa Darussalam, Kecamatan Longkib
9.Desa Lae Mate
