Editorial lanjutan (9/01/2025). DPRK Subulussalam tak hadir rapat Banmus APBK Subulussalam 2025 Terkendala.
Lagi.. Lagi Dewan perwakilan rakyat kota (DPRK)Subulussalam tak mau hadir mengikuti Rapat Banmus tanpa alasan, penindaklanjutan pembahasan APBK Subulussalam diruang rapat DPRK.
Sejumlah wakil rakyat dari berbagai Fraksi di DPRK tak terlihat batang hidungnya untuk sekedar mengikuti rapat Banmus guna percepatan penyelesaian pembahasan APBK Subulussalam 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hanya tampak 4 orang DPRK dari Fraksi Hati Nurani Rakyat(Hanura) sempat menunggu berjam jam atas kedatangan dan kerelaan anggota DPRK Subulussalam agar rapat Banmus berjalan sebagaimana harapan masyarakat kota Subulussalam, setidaknya harus Qorum dari 10 jumlah Tim Banmus.
Ade Fadli Pranata Bintang ketua DPRK Subulussalam menyatakan ” Kami telah membuat tiga(3)kali acara seperti ini dan mengundang anggota Banmus DPRK Subulussalam namun semuanya serasa percuma, karena tidak qorum.
Dari kejadian Rapat Banmus berulang kali gagal, Peluang untuk penerapan Perwal dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota padahal waktunya sudah mepet. Namun kalo sepakat tadi percepatan pembahasan APBK 2025 sempat dilakukan. Kata Ade Ketua DPRK Subulussalam menjelaskan.
Krisis Kepercayaan Masyarakat Pada DPRK Subulussalam, Menguat Akan Didemo Rakyat
Padahal DPRK Subulussalam baru seumur jagung dilantik. Hampir semua anggota Dewannya sudah melakukan pinjaman kredit rata-rata 300-500 juta Rupiah. Apakah hal ini yang membuat sejumlah anggota dewan dikota Subulussalam mulai bermalas-malasan menjalankan tugas pokoknya sebagai lembaga legislatif. Krisis kepercayaan rakyatpun semakin menjadi-jadi atas tidak adanya inisiasi yang kuat dari sejumlah DPRK Subulussalam untuk membahas APBK Subulussalam 2025.
malah Publik sudah mendesak Ketua DPRK Subulussalam Ungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPRK) yang Enggan Bahas APBK 2025. Wakil rakyat harus utamakan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah bukan berebut POKIR untuk dirinya dan kelompoknya. Demikian krisis kepercayaan masyarakat pada lembaga Wakil Rakyat Kota Subulussalam.
Sekertaris Relawan Prabowo Aceh Adi Subandi “DPRK Subulussalam Jangan Menghambat Program Presiden Prabowo di Pengesahan APBK. Sejumlah program strategis Nasional seperti penguatan tanaman pangan dan peningkatan gizi dan lainnya saling berkaitan ke APBK Subulussalam. DPRK Subulussalam jangan hanya memikirkan kepentingan EGO nya sendiri. Terkait HAUS POKIR.” Ujar Adi Subandi Sekertaris REPRO Aceh tersebut.
Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dianggap berbagai pihak penghambat pembangunan di Kota Subulussalam. Pasalnya sampai saat ini belum ada tanda-tanda pembahasan APBK Subulussalam tahun 2025. Padahal Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat peringatannya pada seluruh Kabupaten Kota untuk percepatan penyelesaian pembahasan anggaran daerah termasuk kota Subulussalam. Bahkan DPRK Subulussalam dianggap IMPOTEN dan lebih memintingkan EGO nya daripada ikut serta melaksanakan tugas pokoknya sebagai DPRK di Subulussalam.
Pemerintah kota Subulussalam melalui Sekdako menjelaskan pada awak medya.
“Terkait APBK Eksekutif (Pemerintah kota) sudah menindaklanjuti seluruh proses yang ada, tinggal dari pihak DPRK Subulussalam menjadwalkan pembahasan. informasi yang kami dengar pihak internal DPRK yang belum sepakat sehingga jadwal jadwal yang disusun dan diagendakan belum bisa berjalan dengan baik” Ujar Sairun Sekdako Subulussalam.
Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan LSM Suara Putra Aceh menilai bahwa keterlambatan pembahasan APBK tidak hanya mencerminkan kurangnya tanggung jawab anggota dewan, tetapi juga berpotensi merugikan Subulussalam secara keseluruhan. Hal ini mengingat anggaran merupakan instrumen vital untuk mendukung keberlangsungan program-program pemerintah daerah dan mendukung program strategis Presiden yaitu penguatan ketahanan pangan dan penerapan makanan sehat dan bergiji bagi rakyat.
“Kami meminta Ketua DPRK Subulussalam untuk terbuka kepada masyarakat. Siapa saja anggota dewan yang enggan membahas APBK 2025? Jangan sampai kepentingan pribadi atau kelompok mengorbankan kepentingan rakyat banyak,” Ujar salah satu tokoh masyarakat, Adi Subandi Relawan Prabowo Aceh tersebut.
Sejumlah Forkopimda juga menyesalkan tindakan anggota DPRK Subulussalam yang tak sudi melakukan percepatan pembahasan anggaran APBK 2025.
Menurutnya sejumlah Forkopimda, jika APBK tidak dibahas tepat waktu, dampaknya akan sangat besar, mulai dari terhambatnya proyek pembangunan hingga tidak terbayarnya honor bagi tenaga kontrak, guru, dan petugas kesehatan serta inflasi daerah. Kondisi ini juga akan mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat berharap keterlambatan ini tidak berlarut-larut dan meminta para Wakil Rakyat untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya. Jika tidak, masyarakat mengancam akan melakukan aksi protes(DEMO) sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja DPRK Subulussalam.
“Anggota DPRK dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi. Jika tidak sanggup menjalankan tugas, lebih baik mundur,” tegas Adi Subandi.
Hingga berita ini diturunkan, polemik pembahasan APBK 2025 di Subulussalam masih menjadi sorotan. Publik terus menanti langkah tegas pemerintah kota keterlibatan Forkopimda dalam menyelesaikan masalah tersebut. // Anton tin. **
