Kasus Suap 100 Anggota DPRD Sumut: OTT vs. Keadilan yang Tertunda

- Redaksi

Sabtu, 28 Juni 2025 - 04:32 WIB

40112 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan | Pernyataan mantan Anggota DPRD Sumut, Ir. Wasintong Pane, M.Sc., mengungkapkan keresahan publik atas kasus dugaan suap 100 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 yang hingga kini belum menemui titik terang.

Lebih dari satu dekade berlalu, ketidakjelasan proses hukum memicu pertanyaan mendalam tentang prioritas dan efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apakah KPK lebih fokus pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) ketimbang menyelesaikan kasus-kasus besar dan kompleks seperti ini?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sepuluh tahun telah berlalu sejak kasus ini mencuat, namun putusan hukum final masih jauh dari jangkauan.

Publik Sumatera Utara menuntut keadilan atas dugaan keterlibatan 36 mantan anggota DPRD Sumut, mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda), mantan Kepala Biro Keuangan, mantan Bendahara Pemprov Sumut, mantan Sekretaris DPRD Sumut, dan pihak swasta.

Ketidakpastian ini menimbulkan keresahan dan mempertanyakan kemampuan KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak dan berlapis-lapis.

Fokus KPK pada OTT memang efektif dalam menangkap pelaku korupsi “tangan di atas meja.

” Namun, keberhasilan OTT tidak selalu menjamin pengungkapan kasus korupsi yang lebih besar dan sistemik, seperti yang diduga terjadi dalam kasus suap 100 anggota DPRD Sumut.

Pertanyaan kunci yang muncul adalah: apakah KPK telah melakukan investigasi yang menyeluruh dan maksimal untuk mengungkap jaringan dan aktor intelektual di balik kasus ini?

Kepercayaan publik terhadap KPK sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ketidakjelasan dan lamanya proses hukum dalam kasus ini berpotensi mengikis kepercayaan tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting.

Publik berhak mendapatkan informasi terkini dan penjelasan yang memadai terkait keterlambatan proses hukum.

KPK wajib memberikan penjelasan yang jelas dan meyakinkan kepada masyarakat Sumatera Utara.

Keadilan yang tertunda, pada akhirnya, adalah penolakan keadilan.

Harapan masyarakat Sumatera Utara adalah agar kasus ini segera menemukan titik terang dan memberikan kepastian hukum yang adil.

Narasumber: Wasintong Pane
Ditulis oleh: Rahmat Hidayat

Berita Terkait

Diduga di Manipulasi Data, 7.078 KPM BLT Kesra Kecamatan Robatal Tidak Sesuai KPM
Aktivis NTB Soroti Dugaan Korupsi Dana Aspirasi dan Desak Penegakan Hukum yang Tegas
Bendahara Desa Nepa Diduga Tilep Siltap Perangkat Desa
Kajari Aceh Tenggara Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Jembatan Silayar, Kerugian Negara Rp2,6 Miliar
Bupati Franc Tumanggor Tinjau Lokasi Pembangunan Dapur SPPG Di Kecamatan STTU Jehe
Tidak Transparan, PJ Kades Nepa Diduga Manipulasi Dana Desa Pekerjaan Betonisasi
Proyek DD Bapelle Robatal Di Dugaan Asal-Asalan, Aktivis Muda Sampang : Penyelewengan DD Jangan Dianggap Sepelle
Kasus Dana PEN Dinilai Lamban dan Tidak Transparan, MUSPERA Sampang Akan Melakukan Audiensi Ke PROPAM Polda Jatim 

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 14:15 WIB

Mau Ikut PTSL? Ketahui Biaya Persiapannya yang Berlaku di Masing-Masing Wilayah

Selasa, 21 April 2026 - 10:59 WIB

Akhir Perjuangan Panjang, Sertipikat Tanah Mbah Tupon Kembali ke Tangan yang Berhak

Senin, 20 April 2026 - 02:10 WIB

Plasma PT Laot Bangko: Dua Kali Seremonial, Sekali Lagi Ketidakpastian?

Jumat, 17 April 2026 - 21:22 WIB

Plasma Disorot, Pembagian Dinilai Tak Proporsional: Dari 8 Koperasi di SK, Hanya 3 Terima Sertifikat

Jumat, 17 April 2026 - 16:46 WIB

Warga Transmigrasi Diduga Diintimidasi, Kasus Lahan Longkib Kian Memanas

Kamis, 16 April 2026 - 21:41 WIB

Batas Jabatan Kepsek SLTA Dilanggar, Pengawasan Cabdin Subulussalam Dipertanyakan

Kamis, 16 April 2026 - 21:19 WIB

Batas Jabatan Kepsek SLTA Dilanggar, Pengawasan Cabdin Subulussalam Dipertanyakan

Kamis, 16 April 2026 - 17:41 WIB

Mediasi yang Timpang di Longkib: Dari Forum Damai ke Desakan Evaluasi Camat dan Dugaan Keterlibatan Oknum Kades

Berita Terbaru